BeritaPolitik

Kolontobo Maju, Ironi Kegagalan Kepala Desa Periode 2014-2020?

×

Kolontobo Maju, Ironi Kegagalan Kepala Desa Periode 2014-2020?

Sebarkan artikel ini

Lembata, Lensa Nusantara – Sehari setelah pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kolontobo di aula Kantor Desa Kolontobo pada Senin, (24/08/2020) sebuah bahilo yang berukuran kurang lebih 1m x 3m terpampang di dalam aula kantor desa Kolontobo. Mungkin benner tersebut dipajang sehari sebelum peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Example 300x600

Benner tersebut sekilas terlihat biasa-biasa saja karena pada benner tersebut terdapat ucapan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke tujuh puluh lima dengan tagline Indonesia Maju.

Mengikuti tagline Indonesia Maju secara nasional, maka dengan sendiri tagline tersebut dipromosikan hingga ke daerah bahkan ke level desa. Dan pada benner yang terpampang di depan aula kantor desa Kolontobo tersebut tidak luput dari tagline yang mengekor dari skala nasional yakni Kolontobo Maju.

Apa yang Maju?
Tagline Kolontobo Maju adalah gambaran nyata angan-angan. Ia hanya sebatas ucapan yang habis di pampang di benner.

Entah siapa yang mendesain, tetapi menurut saya, benner tersebut hanya memberi pesan bahwa pemerintah desa lebih takut tagline pemerintah pusat di Jakarta kemudian dipressure oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
Demikian benner itu terdapat gambar wajah Jokowi, sang Presiden dan Bupati dan Wakil Bupati Lembata, Yantji Sunur dan Thomas Ola Langodai. Tidak ada gambaran (ke) maju (an) dari desa Kolontobo yang ditampilkan pada benner tersebut sebagai bentuk kado kemerdekaan NKRI ke-75 tahun untuk masyarakat desa Kolontobo.

Minimal kado kemerdekaan NKRI ke-75 oleh Pemerintah Desa Kolontobo untuk warganya adalah rehabilitasi kantor desa yang luput dari Pemerintah Desa sejak zaman pemerintahan Philipus Payong Lamatapo, sang kepala desa pengguna anggaran dana desa sejak realisasi dana desa. Namun, hingga usai masa pemerintahan Philipus Payong Lamatapo tahun 2020, alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk 30% hasilnya nihil.

Kantor desa Kolontobo tak terurus. Pembangunan menjadi mubazir karena tanpa perencanaan yang matang dan tanggungjawab (asal jadi) seperti semenisasi lorong, polindes, arena balap motor akibat perencanaan pembangunan yang tidak transparatif. Beginilah kenyataan yang ditinggalkan Phlipus Payong Lamatapo kepada Penjabat Kepala Desa Kolontobo saat ini. (Kornelis).

**) IIkuti berita terbaru Lensa Nusantara di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.

Tinggalkan Balasan