Lensa Nusantara
Featured Kalimantan

Salehuddin Komisi IV DPRD Kaltim, Dukung Kebijakan Kemendikbud ‘Ujian Nasional Ditiadakan’

Samarinda, LENSANUSANTARA.CO.ID -Salehuddin Dari Kader Golkar Komisi IV DPRD Kaltim ini l, Mendukung Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Nadiem Anwar Makarim Dengan surat edaran No 1 Tahun 2020 meniadakan Ujian Nasional 2021 pada tanggal 1 Februari 2021 kemarin.

Dalam edaran tersebut yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia ini Nadeim menyebutkan, berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Salehuddin mengatakan kebijakan tersebut juga harus dipersiapkan oleh seluruh tenaga pengajar sekolah di Kalimantan Timur.

Salah satunya peningkatan pembelajaran di tengah pandemi. Ia mengakui saat ini pembelajaran berbasis sistem online masih menjadi prioritas utama di daerah Kaltim untuk pendidikan di masa pandemi seperti saat ini.

Namun perlu diingat, beberapa daerah di Kaltim pun masih memiliki tidak memiliki jaringan internet.

Saat di temui awak media Rabu 31/03/2021 di gedung DPRD Kaltim, beliau menjelaskan “Itu sebagai antisipasi agar pembelajaran tetap bisa dilaksanakan. Dengan catatan, protokol kesehatan harus diterapkan ketat,” ungkapnya.

Hal ini karena imbas dari COVID-19 yang belum usai. Mendengar hal tersebut Komisi IV DPRD Kaltim turut mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

“Kalau di kabupaten atau kota, saya rasa daring dipercaya sebagai alternatif terbaik di masa pandemi saat ini,” tegasnya.

Tak hanya itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim menyinggung mengenai dana BOS. meski sekolah didominasi dengan pembelajaran daring tetap ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan.

Namun ia meminta pihak terkait untuk mengawasi dana tersebut. Tujuannya agar penggunaan dana BOS tetap tepat sasaran.

“Komisi IV DPRD Kaltim, Disdikbud Kaltim, masing-masing UPTD wajib melakukan pengawasan. Yang pasti, kita ingin dana itu bisa dialokasikan untuk proses belajar-mengajar yang ada di tiap sekolah,” Tambahannya.(Haerul)

Related posts

Peringati HUT Ke-72 Polwan,Srikandi Polres Situbondo Masifkan Jatim Bermasker

ADM

Kodim 0822 Bondowoso Menindak Tegas, Bagi Warga yang Tidak Menggunakan Masker

Lensa Nusantara

Kapolri Ajak Rabithah Alawiyah Sampaikan Pesan Harkamtibmas dengan Bahasa Umat

Lensa Nusantara