Lensa Nusantara
Featured Lampung

Diduga Pembangunan Breakwater Pesisir Rajabasa Belum Ada Tembusan ke Pemda Lam Sel

Lampung Selatan, LENSANUSANTARA.CO.ID Pembangunan Breakwater Di Pesisir Kalianda/Rajabasa Blum Ada Tembusan Kepihak Pemerintah Daerah,

hal ini di ungkapkan oleh sekeretaris daerah (thamrin) saat di temui di ruang kerjanya selasa 06/04/2021

Thamrin selaku sekeretaris daerah lamsel,kami sebagai pemerintahan kabupaten Lampung Selatan sangat mendukung dengan adanya pembangunnan breakwater atau penangkis ombak yang ada di pesisir pantai Kalianda/rajabasa,

“dan Terimakasih atas penyampaian dan membawa aspirasi dari masyarakat yang mengeluhkan dampak dari perusahan BRP tersebut atas keluhan masyarakat yang di sampaikan ke kami,

“kalo memang masyrakat merasa terkena dampak seharusnya Pihak dari perusahaan menanggapi keluhan dari masyarakat yang mana merasakan terkena dampak buruk buat kesehatan dengan adanya debu seperti yang bapak sampaikan ke kami dan harus mengganti rugi apa bila ada yang di rugikan atau jatuh di saat jalanan licin,tuturnya

walaupun pembengunan itu nantinya juga buat kepentingan masyrakat akan tetapi di saat pengerjaan masyarakat pula yang di sengsarakan seharusnya pihak-pihak dari sobcon ataupun PT itula yang membrikan konpensasi ke desa-desa yang di laluinya kemudian dari desa menyampaikan ke masyarakat,

“akan tetapi pihak dari prusahaan itu sendiri belum ada tembusan ke kami selaku pemerintah daerah dan saya pun baru tau ini bahwa sudah di adakan pengerjaan kami akan usahakan untuk cepat menanggapi apa yang bapak/abang sampaikan ujar thamrin saat di konfirmasi di ruangkerjanya,

Masyarakat inisial (IL) mengatakan, saya terus terang saja sebagai masyarakat terkena imbas buruk oleh debu yang mengakibatkan batuk pelek,dampak dari pekerjaan dari PT.Basuki Rahmanta Putra, sedang pihak perusahaan sendiri belum ada konpensasi dan tidak menghiraukan masyarakat, padahal di situ sudah jelas UU dan peraturan yang ada kami sangat mengaharapkan kepada pihak perusahaan cepat tanggap dengan apa yang kami rasakan sekarang ini,pungkasnya.

di situ sudah jelas didalam peraturan bahwa setiap perusahaan harus Konsep CSR yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas juga mencakup lingkungan. Jadi, secara resmi, UU ini menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). UU ini mengatur kewajiban bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 ayat (1) UU PT berbunyi, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Man/Tim)

Related posts

Penanganan Pemakaman dengan Standar Protokol Covid-19 di Kubutambahan

Lensa Nusantara

RUU Cipta Kerja Disahkan DPR-RI, Unsa Makassar Anggap Itu Berpihak Ke Investor Asing

Lensa Nusantara

Nyambi Diduga Jadi Bandar Sabu Buruh Kasar di Colok Satnarkoba Polres Metro Bekasi

Lensa Nusantara