Lensa Nusantara
Berita Featured

Pintu Tambang PT. Dairi Prima Mineral Akan Diboikot oleh Pemilik Tanah Ulayat

Dairi, LENSANUSANTARA.CO.ID – Puluhan masyarakat lingkar tambang yang merupakan Sukut ni Talun yang dalam bahasa Indonesianya berarti pemilik kampung atau pemilik tanah Ulayat yang terdiri dari marga Sambo, marga Pardosi, marga Maha dan marga Boang Manalu mendatangi Hotel Beristra tempat dimana sedang berlangsung sidang penilaian Amdal PT Dairi Prima Mineral yang dihadiri oleh pihak DPM, ormas dan masyarakat undangan.

Mereka melakukan aksi demonstrasi dan menyatakan tuntutan tuntutan mereka. Yang antara lain seperti Amdal PT. Dairi Prima Mineral agar ditinjau kembali karena masih banyak permasalahan permasalahan yang belum diselesaikan oleh PT. Dairi Prima Mineral seperti permasalahan lahan masyarakat disekitar lokasi tambang yang sampai saat ini belum ada ujungnya.

Amirullah Berutu seorang tokoh pemuda pemerhati budaya dan Dairi yang ikut mendampingi Sukut ni Talun/pemilik tanah Ulayat melakukan aksi ini merasa amat prihatin dengan keadaan saat ini. Dan merasa sangat keberatan dengan tindakan Bupati Dairi DR Edy K.A. Berutu yang dirasa tidak berpihak kepada masyarakat dan tidak mengakomodir tuntutan masyarakat. Harusnya Bupati sebagai kepala daerah bisa menjembatani masyarakat dengan PT.DPM. ” Sampaikan kepada Bupati kami sebagai pemerhati budaya dan pemerhati Dairi agar jangan memelihara provokator provokator berdasi. Bila ingin menyelesaikan masalah jangan jadi menambah masalah.” Kata Amirullah Berutu menerangkan.

Dalam orasi nya apabila permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh pihak PT. Dairi Prima Mineral mereka akan menduduki jalan masuk ke lokasi tambang dan akan mendirikan tenda untuk tempat bermalam dan siap mempertaruhkan nyawa demi penyelesaian tuntutan mereka kepada pihak pengelola tambang.

Setelah sekitar beberapa jam melakukan aksi di Hotel Beristra, mereka melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Dairi dan diterima oleh Rukiyatno Nainggolan dari komisi II dan Togar Pasaribu dari komisi III DPRD Dairi. ” Baiklah kami sebagai perwakilan rakyat akan memasukkan ini kedalam agenda kerja kami dan kemudian akan membentuk Panitia Khusus untuk membahas hal ini. Panitia Khusus ini akan membicarakan hal ini dengan ahli-ahli geologi tentang apa dampak lingkungan dengan beroperasinya tambang Dairi Prima Mineral di kecamatan Silima Pungga pungga. Setelah mendengar janji dari anggota DPRD Dairi, masyarakat pun membubarkan diri dengan tertib.

Saat di konfirmasi setelah aksi demo selesai di kantor sekretariat Garda Bela Negara yang terletak di jln Empat Lima, Drs Husein Sambo pemilik tanah Ulayat marga Sambo sangat menyesalkan kenapa mereka selaku pemilik tanah Ulayat objek eksplorasi tambang PT. Dairi Prima Mineral tidak di ikut sertakan dalam Adendum Amdal PT. Dairi Prima Mineral. Mereka empat marga yang terdiri dari marga Sambo, Maha, Pardosi dan Boang Manalu selaku pemilik tanah Ulayat objek tambang seluas 16.000 hektar dan jelas jelas masyarakat lingkar tambang tidak diundang dan diikut sertakan dalam Adendum Amdal PT.DPM.

“Itulah kami tidak tahu terkait 33 ormas yang buat dalam undangan KLHK sementara kami selaku Sukut ni Talun/pemegang hak Ulayat tidak diikut sertakan. Ada apa?. Harusnya pemegang hak Ulayat yang jelas jelas berada di lingkar tambang lah yang diajak untuk Adendum Amdal PT.DPM. Maka serta itu mereka tidak ada terkait dengan Amdal dan bukan orang orang dari lingkar tambang. Ada apa?” kata Drs Husein Sambo pemegang hak Ulayat marga Sambo dengan heran terkait 33 ormas yang di undang dlam adendum Amdal.

Beliau juga menerangkan bahwa ke 33 ormas, OKP dan Lembaga itu di gaet atau direkrut hanya untuk memenuhi syarat sosialisasi Adendum Amdal PT. Dairi Prima Mineral saja. Dan bagaimanapun caranya mereka akan tetap berjuang dan bahkan akan menduduki lokasi tambang bila masalah mereka tidak diselesaikan dan akan memboikot bila mereka tidak diundang dalam Adendum Amdal KLHK PT.Dairi Prima Mineral.

Saat ditanyakan lagi apabila mereka diundang dalam Adendum Amdal dan ganti rugi tanah Ulayat mereka diselesaikan bagaimana kelanjutannya, Drs Husein Sambo menerangkan mereka akan mendukung keberlangsungan tambang.

“Kalau memang ada transparansi, sikap sosialisasi yang sesuai dengan peradaban dari kultur budaya, adat yang ada di daerah itu diakomodir kita mendukung. Tapi apabila ini permasalahannya tidak diselesaikan, kita menolak Amdal dan eksplorasi di daerah tersebut.” Kata Drs Husein Sambo menutup pembicaraan dengan awak media. (Mula)

Related posts

Enam Orang Komplotan Pembunuh Wartawan di Mamuju Sulbar Diringkus Polisi

Lensa Nusantara

Mintalangi Terima Bantuan dari K3B dan Bupati Biak Numfor untuk Warga Korban Bencana

Lensa Nusantara

Bupati OKU Hadiri MOUPeningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan Bersama Seameo Ceccep

ADM