Lensa Nusantara
Berita Featured

Tak Patuhi Putusan PN Palangka Raya, Diduga PT. BPCI Melawan Hukum


Barito Utara, LENSANUSANTARA.CO.ID
Sebelumnya 17 Karyawan PT Borneo Proma Cool Indonesia (BPCI) melalui kuasa hukum Suriansyah Halim melaporkan dugaan tindak pidana penjualan batu bara sita jaminan ke Dirreskrimsus Polda Kalteng dengan Nomor : 020/LAP.PID/AVD.SHP/IV/2021. Pertanggal 20 April 2021.

Yang mana PT BPCI berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya No.18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plk pertanggal 26 Maret 2021dengan amar 4 point putusan.

Diantara point amar putusan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sesuai dengan berita sita jaminan yang dilaksanakan oleh juru sita PN Palangka Raya pada Jumat tanggal 05 Maret 2021 terhadap :

  • Stock batubara PT BPCI sebanyak 5.857 ton, yang berada di pelabuhan PT Nantoy Bara Lestari (NBL) Km. O Jl. Hauling NBL Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.
  • Stock batubara PT BPCI sebanyak 3.131 ton ditambah 97.345 ton, yang berada di stockroom fit PT BPCI Km.30 dari pelabuhan PT NBL.

Saat dilaporkan ke Dirreskrimsus Polda Kalteng kuat dugaan pihak PT BPCI melakukan pemuatan batubara masih berlangsung dilokasi alamat tersebut.

Tidak berhenti sampai disitu, tim kuasa hukum Suriansyah Halim kembali mendapat informasi bahwa adanya aktivitas pemindahan sita jaminan batubara dari stockroom fit Km.30 menuju Km.0 pelabuhan PT NBL.

“Hari ini kami turun langsung bersama tim kuasa hukum dari 17 karyawan PT BPCI, bahwa ada kegiatan haouling pemindahan sita jaminan dan ternyata benar,” terang Halim kepada wartawan LCN dilapangan, Sabtu (29/05).

Disampaikan halim bahwa salinan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya No.18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plk pertanggal 26 Maret 2021, telah diterima atau diambil langsung oleh kuasa hukum PT BPCI pada Senin pertanggal 12 April 2021 di PN Palangka Raya.

“Jadi tidak mungkin pihak PT BPCI tidak mengetahui hal ini sedangkan sudah lewat 14 hari kerja sejak diterima hasil putusan tersebut yang sudah berkuatan hukum tetap (inkracht),” tandas Halim dengan nada kesal.

Sementara dilapangan tim kuasa hukum bertemu dengan pihak ketiga PT KTC yang disuruh bekerja oleh PT NBL kemudian disampaikan terkait masalah yang terjadi.

Saat ditanya ke pihak PT KTC, Dwi mengatakan bahwa, kami melakukan itu, itu atas printah dari PT BPCI dan kami pun tidak tau adanya putusan dari Pengadilan Negri Palangka Raya jika kami tau kami pun tidak berani melakukan kegiatan tersebut,” ucapnya.

Setelah disampaikan semua oleh kuasa hukum Halim kepada Dwi mengenai permasalahan tersebut akhirnya pihak PT KTC mengakui bahwa mereka tidak akan melanjutkan kegiatan houling tersebut.

Ditegasakan Halim berdasrakan pasal 55 ayat (1), 56, 277, 362, 363 ayat (1), 372, dan 480 KUHPidana, diduga PT BPCI telah melawan hukum.(Julandi)

Related posts

Korban Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air, dari Pare Kediri

Lensa Nusantara

Kombes Pol Herman Ismail, SH., MH. Laksanakan Ibadah Kurban di Tanah Kelahirannya

Lensa Nusantara

Kepala Desa Curah Jeru, Pimpin Langsung Kerja Bakti Pengembalian Fungsi Selokan di Desanya

Lensa Nusantara