Lensa Nusantara
Featured Riau

TKSK Salo, Nurida Tekan E-warong Melampiaskan Kemarahannya Pada KPM

Kampar, LENSANUSANTARA.CO.ID – 4/6/2021. Diduga pihak tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) Salo kabupaten Kampar provinsi Riau, menekan pihak e- warung, dan pihak e-warung pun melampiaskan kemarahannya sama pihak keluarga penerima manfaat (KPM).

Khairunan mengatakan kepada awak media mungkin TKSK Salo merasa resah atas dalam temuannya kami di lapangan makanya pihak TKSK menekan pihak e- warung.

“kami melihat adanya indikasi praktek yang mengarahkan e-warung, agar bekerjasama dengan pihak supplier tertentu.

Mereka (TKSK – red) ada yang berperan aktif meminta e-warung agar bekerjasama dengan Supplier tertentu,” ungkapnya

Dan di jelas lagi oleh khairunan, bahkan ada juga temuannya di lapangan, diduga TKSK Salo yang menandatangani perjanjian kerjasama antara agen e-warung dengan Supllier tertentu, ungkapnya.

Oleh sebab itulah ia memperingati oknum pendamping TKSK yang berbuat demikian agar berhati-hati. Terlebih lagi jika oknum TKSK tersebut sampai mengancam, maka itu telah melanggar Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang BSP/BPNT

Adapun dalam aturan tersebut disebutkan bahwa ranah TKSK ialah mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan dapat juga mendampingi KPM ketika berbelanja pada program BPNT atau BSP

Tak hanya itu namun tugas lain dari TKSK yakni melengkapi data KPM, BPNT/BSP membuat jadwal distribusi KKS, menyusun laporan penyaluran BPNT, melakukan sosialisasi kepada KPM. Serta melakukan pemantauan pelaksanaan jalannya program BPNT/BSP tersebut pungkas.

“Dalam ketentuan tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa TKSK memfasilitasi, mengarahkan, dan mengatur e-waroeng untuk bekerjasama dengan supplier tertentu,” jelasnya.

Sehingga jika memang benar ada fakta lapangan seperti itu, menurut khairunan itu sudah menyalahi kewenangan. Justru dalam pedoman umum BPNT/BSP tersebut agen e-warong berhak bekerjasama dengan pihak manapun.

Selama memenuhi persyaratan kualitas dari barang yang ada dalam pedoman umum.

“Kami meminta setiap Kepala Daerah dan Dinas Sosial khusus nya, kabupaten Kampar yang menjalankan program BPNT atau BSP Segera melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan yang ketat,” ulasnya.

Dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan mencegah korupsi jelasnya. (dsl)

Related posts

Polres Kubu Raya Gelar Press Release, Tujuh Pelaku Pengedar Narkoba dan Satu Kasus Pengelapan

Lensa Nusantara

DPRD Kaltim Komisi IV Salehuddin Prihatin Mengenai Karir Guru Agama Islam

Lensa Nusantara

Panitia Kabupaten Akui Pilkades di Sula Cacat Hukum

Lensa Nusantara