Dairi, LENSANUSANTARA.CO.ID
Sahbin Cibro Pemangku Hak Ulayat dari empat desa yaitu, Desa Bonian, Longkotan, Tungtung batu, Bongkaras dan sebagian Kelurahan Parongil, Kecamatan Silima Pungga pungga, ditemani OKP, Ormas dan tokoh masyarakat mendatangi Kantor Camat Silima Pungga pungga (Rabu 17/11/2021).
Kedatangan Sahbin Cibro ingin menanyakan keabsahan dan legalitas dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih. Kedatangan Sahbin Cibro dan rombongannya diterima langsung oleh Camat Sila Pungga Pungga Horas Pardede, didampingi Sekretaris Camat Nurdin Simanjuntak, dan tampak Tri Sinaga Lurah Parongil dan Mida Aritonang mantan Lurah Parongil juga hadir menerima di Ruang rapat di Kantor Camat Silima Pungga pungga.
“Kedatangan kami ingin menanyakan keabsahan dan legalitas dari YDPK ( Yayasan Diakonia Pelangi Kasih ).” tanya Sahbin Cibro dengan tegas, setelah acara rapat dibuka oleh Horas Pardede. ” Apa tugas dan fungsi dari kehadiran YDPK di Kecamatan ini? Ujar Sahbin menambahi.
Hal ini terkait banyaknya kegiatan kegiatan YDPK untuk menolak tambang. Baik itu melalui demonstrasi yang melibatkan massa. Dan informasi yang terakhir dikemukakan Sahbin Cibro, melalui informasi yang didapatnya dari pihak PT. DPM, YDPK meminta AMDAL tidak dikeluarkan oleh Komisi Lingkungan Hidup dan Kelautan (KLHK) dengan membawa 1500 Kartu Tanda Penduduk yang informasinya KTP dari penduduk yang ada di lingkar tambang, yang menolak kehadiran PT Dairi Prima Mineral (DPM). Warga penduduk lingkar tambang menanyakan kejelasan KTP dimaksud, karena mereka selaku masyarakat asli penduduk di lingkar tambang tidak merasa pernah mengumpulkan KTP.
Menurut pengakuan Sahbin Cibro selaku Pemangku Hak Ulayat, 90% penduduk lingkar tambang setuju dan sangat mengharap PT. DPM segera beroperasi, demi kemajuan ekonomi mereka.
Yang mana, bila PT. DPM beroperasi dan mulai berproduksi, maka akan membutuhkan banyak tenaga kerja dan juga membangkitkan sektor usaha didaerahnya, yang sudah pasti memajukan perekonomian mereka.
“Yang pertama sebelum kami menjawab, kami ingin bertanya terlebih dahulu, mengapa identitas YDPK dipertanyakan sekarang., apakah YDPK telah melakukan sesuatu hal yang merugikan kepada Bapak? dan tindakan YDPK yang mana yang Bapak rasa merugikan.? ” Tanya Horas Pardede kepada Sahbin Cibro dengan bijaksana.
“Yang kedua ketika Bapak juga ingin menanyakan identitas YDPK, kami minta dibuatkan secara tertulis. Agar bisa langsung kami tindak lanjuti ke KesBang Linmas” kata Horas Pardede menambahi sambil menerangkan, bahwa KesBang Linmas juga bisa disurati langsung oleh masyarakat melalui Lembaga Lembaga yang ada ditengah masyarakat.
Ketika Sahbin ditanyakan informasi terkait 1500 KTP tersebut didapat darimana, Sahbin Cibro mengatakan kalau informasi tersebut didapat dari pihak PT. DPM. Yang mana kehadiran 1500 KTP masyarakat lingkar tambang yang menolak kehadiran PT. DPM lah yang membuat AMDAL belum bisa dikeluarkan oleh KLHK.
Namun ketika salah satu pengurus YDPK, bernama Sarah Naibaho dihubungi LENSANUSANTARA melalui WhatsApp, Sarah Naibaho merasa terkejut dan tidak mengakui informasi tersebut. ” Kami tidak ada melakukan hal itu., Tolong dibuktikan.! Informasinya dapat darimana.?” Kata Sarah Naibaho.
Dan ketika identitas YDPK ditanyakan, Sarah Naibaho menolak menjawab dan malah meminta LENSANUSANTARA untuk datang ke Kantor YDPK yang berada di Jln. Gereja Parongil, agar bisa melihat langsung seluruh surat surat kelengkapan maupun legalitas YDPK.
Sesuai perkataan Sahbin Cibro, memang benar bila kehadiran PT. DPM akan mendongkrak perekonomian masyarakat, baik secara umum di Kabupaten Dairi, yang pastinya akan menambah PAD, peningkatan perekonomian di Kecamatan Silima Pungga pungga dan desa desa di lingkar tambang pada khususnya.
Kehadiran PT. DPM yang akan menyerap banyak tenaga kerja, yang pastinya akan mendukung tumbuhnya usaha usaha baru.
Baik itu seperti usaha restoran, penginapan ataupun usaha usaha perdagangan, ataupun usaha usaha perekonomian lainnya ditengah masyarakat. Dengan terbukanya banyak lapangan kerja dan tumbuhnya usaha usaha perekonomian masyarakat, jelas menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sambil menyerahkan surat tertulis terkait pernyataan mereka yang menanyakan identitas YDPK, dan juga menanyakan tugas dan fungsi YDPK dengan kehadirannya di Kecamatan Silima Pungga pungga, Sahbin Cibro mengatakan dengan tegas bahwa 90% masyarakat lingkar tambang mendukung kehadiran PT. DPM dan berharap PT. DPM segera mulai berproduksi, yang diamini secara langsung oleh seluruh rombongan yang mendampinginya.
Rombongan yang terdiri dari perwakilan beberapa ormas, organisasi kepemudaan dan tokoh tokoh masyarakat di lingkar tambang.
