Tak Terima Tender Dibatalkan, Sejumlah Peserta Tender Ancam PTUN Pokja Provinsi Gorontalo

  • Bagikan
Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah SMSI-MURI-C-1.png

Gorontalo, LENSANUSANTARA.CO.ID – terkait pembatalan tender D.I Latula Pokja Provinsi Gorontalo bakal di PTUNkan Oleh sejumlah pesertta tender, pasalnya pembatalan tender yang dilakukan Pokja Provinsi dinilai lalai dan merugikan peserta tender dengan Alasan pembatalan “ ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannyadan aturan turunannya.


Hal ini berdampak pada kerugian materil oleh sejumlah peserta tendr akibat kelalaian yang dilakukan Pokja Provinsi Gorontalo, pasalnya dalam penyiapan dokumen membutuhkan biaya yang cukup besar, ironisnya tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan peserta tender, Pokja secara sepihak membatalkan tender.

Menurut salah satu peserta tender melalui pesan WhatsApp Jumat (18/06) bahwa Lelang D.I Latula perlu dipreasure kembali untuk melanjutkan proses lelang/evaluasi klarifikasi, mengingat dana DAK batas pelaporan penggunaan hanya sampai dgn tgl 15 Juli, kalau berdasarkan alasan lelang kembali berarti dana DAK tersebut akan hangus dikarenakan telah melewati batas akhir pelaporan, selain itu alasan pembatalan lelang karena dokumen lelang tdk memenuhi persyaratan maka membuka peluang pihak publik bisa mengajukan ke rana hukum karena merasa dirugikan oleh Pokja itu sendiri. Ucapnya.

BACA JUGA :  Pemerintah Resmi Larang Kegiatan dan Penggunaan Simbol atau Atribut FPI

Sementara akibat lain dari penundaan penggunaan DAK pada tahun ini mengakibatkan pemotongan biaya DAK pada tahun depan dan atau kena penalti hukuman 2 tahun berturut turut tdk diluncurkan DAK khusus paket usulan dimaksud, sehingga akan sangat berdampak pada kerugian pembangunan Provinsi Gorontalo.

Dia juga menambahkan bahwa terkait pembatalan tender ini, Pihak dinas PU tidak bisa dikaitkan pembatalan lelang mengingat yang menjadi alasan pokja karena ditemukannya dokumen lelang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan, sebagaimana alasan pokja membatalkan lelang, artinya semua dokumen lelang sesuai ketentuan lelang adalah milik pokja berdasarkan berita acara penyerahan dari dinas PUPR Provinsi ke pihak pokja. Lebih penting menjaga marwah provinsi gorontalo dari ketentuan pemanfaatan DAK yang sangat bergantung dari kucuran dana dari pusat ketimbang alasan mengada-ngada terhadap dokumen lelang.

Peserta tender akan menyurati Gubernur sebagai penanggung jawab kegiatan agar mengembalikan ketentuan lelang yang sudah jalan, apabila terbaikan maka penyedia yang telah mengikuti proses lelang akan menempuh jalur hukum PTUN sebagai hak penyedia mendapatkan hak-haknya, dan Gubernur sebagai tergugat 1 dan ULP-Pokja sebagai tergugat 2 dengan konsekuensi tuntutan pengembalian kerugian penyedia materil dan Imateril yg tak terhingga.

BACA JUGA :  Diduga Ada "Permainan" Tender Proyek Irigasi D.I Latula Disoroti

Sementara Itu ditempat berbeda Aktivis Provinsi Gorontalo Hengki Maliki yang ditemui media ini Sabtu (18/06) disalah satu Warkop dikota Gorontalo mengatakan, “kami berharap hal ini menjadi perhatian sejumlah Pihak, Baik PJ Gubernur, ULP, Pihak Pendmping, Hingga Pokja Provinsi Gorontalo, mengingat dampaknya akan sangat merugikan Pembangunan Provinsi Gorontalo, selain itu sejak awal kami banyak mendengar bahwa proses tender D.I Latula sarat akan indikasi Intervensi oleh Pihak-Pihak yang tidak berkepntingan, sehingga Pihak Pokja pun harus mengambil langkah yang akhirnya dapat merugikan pihak pokja itu sendiri” Ucapnya.

Sebagai pemerhati pembangunan provinsi Gorontalo Kami mendesak PJ Gubernur bisa mengambil langkah penyelesaian masalah ini, selain itu pihak APH sebagai pendamping dinilai perlu turun tanggan dalam penyelesaian masalah Pokja dan Peserta tender mengingat hal ini akan berdampak pada kerugian daerah.

selain itu alasan pembatalan tender yang disampaikan bahwa “ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan tidak sesuai ketentuan dalan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya dan aturan turunannya, adalah tidak normatif, dikarenakan teknis lelang proyek sepatutnya pihak pokja lebih refresif terhadap ketentuan dokumen lelang sebelum dilakukan proses lelang sehingga akibat kesalahan yang dianggap bersumber dari dokumen lelang tidak menimbulkan persepsi bahwa dokumen lelang dimaksud berasal dari instansi teknis yaitu Dinas PU,

BACA JUGA :  Kejati Jatim Lantik Wakajati, 4 Asisten dan 16 Kajari

Artinya semua dokumen lelang yg sudah diuplod oleh pokja telah melalui sinkronisasi teknik yg memenuhi standar lelang bukan malah terkesan mengkambinghitamkan instansi dinas PU.

Secara hukum yg bertanggung jawab atas proses lelang dan hasil lelang adalah pokja ulp karena sumber ketetapan kontrak berasal dari hasil dokumen lelang yg dikelola secara hukum.

Pokja ulp dalam menetapkan ketentuan lelang adalah berkuasa penuh dan independen tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu atau balas budi terhadap pihak lain, sehingga apapun permasalahan terhadap dokumen lelang yg telah diproduk untuk dikonsumsi penyedia tdk bisa dijadikan alasan untuk membatalkan lelang. Ucap Hengki tegas.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pihak yang dihubungi untuk konfirmasi belum menanggapi. (TIM)

  • Bagikan