Buntut Akan Penutupan Perusda Banongan , Puluhan Karyawan Adukan Ke Tokoh Masyarakat Talkandang

  • Bagikan
Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah SMSI-MURI-C-1.png

Situbondo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Nasib ratusan karyawan perusda banongan kini semakin di ujung tanduk, pasalnya setelah sebelumnya ia meminta keadilan kepada DPRD yang tak di indahkan akhirnya ia bersama buruh lainnya menempuh jalan lain dengan meminta dukungan kepada tokoh masyarakat Talkandang H. Muhammad, Jum’at (24/06/2022).

Direktur bersama karyawan lainnya setelah sebelumnya melakukan gugatan PTUN ke Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dan DPRD Situbondo, saat ini mereka harus melakukan cara-cara lainnya dengan mempertahankan nasib 800 buruh yang mengadukan nasibnya bekerja di perusda banongan.

Keterangan yang disampaikan Direktur Perusda Banongan, H Lailul Ilham mengatakan bahwa, pihaknya bersama dengan seluruh karyawan sengaja mendatangi dan meminta dukungan H. Muhammad tokoh masyarakat yang peduli terhadap masyarakat.

“Kami silaturrahmi ke tokoh masyarakat H Muhammad, karena upaya kami bersama karyawan ke Pemkab Situbondo dan DPRD Situbondo tidak mendapat respon. Terkait rencana pembubaran Perusda Banongan, kami bersama karyawan dan 800 tenaga harian atau borongan Prusda Banongan menjadi korban kebijakan pemerintah,” jelas H Lailul Direktur Prusda Banongan.

BACA JUGA :  Aktivis BAI Razali Harap Pemerintah Aceh Timur Gerak Cepat Tangani Pengungsi Banjir

Tak hanya itu yang disampaikan H Lailul, namun pihaknya juga telah mengajukan keberatan dan mempertanyakan alasan pembubaran Perusda Banongan kepada pemerintah, namun hingga saat ini tidak pernah ada jawaban yang pasti dari Pemkab Situbondo.

“Selain itu, kami juga telah mengirim surat audiensi kepada DPRD Situbondo, sayangnya hingga saat ini, tidak pernah ada tanggapan dari wakil rakyat tersebut. Karena tidak ada tanggapan dari eksekutif maupun legislatif, maka kami bersama karyawan mendatangi tokoh masyarakat H. Muhammad untuk minta dukungan,” kata H Lailul Ilham.

Hal ini dilakukan, kata H Lailul, untuk mendukung penolakan pembubaran Perusda Banongan yang kondisi keuangannya saat ini sudah dalam keadaan sehat, karena mampu menyetor PAD sebesar Rp 305 juta.

BACA JUGA :  e Taragi Menjawab Tantangan Dalam Era Digital

Tak hanya itu yang disampaikan H Lailul, namun dia menilai bahwa rencana pembubaran Perusda Banongan ini kebijakan politis, sehingga harus melakukan perlawanan langkah hukum.

Keberaradaan Perusda Banongan, sangat membantu masyarakat sekitar yang menjadi buruh lepas dan borongan yang ikut mengelola lahan milik Perusda Banongan tersebut. “Kalau karyawan hanya ada 20 orang, tetapi buruh lepas dan borongan sebanyak 800 orang. Lalu, bagaimana dengan nasib mereka,” tegasnya.

H Lailul menegaskan bahwa, selama ini pihak menejemen telah menyelesaikan hutang manejemen Perusda yang lama sebesar Rp 1. 8 miliar. “Ini yang harus dipahami pemerintah, kenapa setor PAD kita ini kecil, karena kita harus membayarkan hutang manejemen prusda yang lama,” pungkasnya.

Sementara itu, H Muhammad mengatakan bahwa, dirinya siap membantu agar Perusda Banongan tidak dibubarkan, karena banyak masyarakat yang bergantung hidupnya di Perusda Banongan tersebut.

BACA JUGA :  Memprihatinkan Kondisi Rumah Adat Tak Layak Huni di Desa Hilianaa'a Gomo

“Saya pasti mendukung agar Prusda Banongan tidak dibubarkan, karena menyangkut hajat masyarakat setempat yang bekerja di Prusda Banongan tersebut,” kata H Muhammad, ketika menemui direktur dan para karyawan Perusda Banongan di rumahnya, Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.

Tak hanya itu yang disampaikan H Muhammad, namun dia berharap agar para wakil rakyat tidak mendukung kebijakan pemerintah yang akan membubarkan Perusda Banongan tersebut. “DPRD harus membela rakyat, karena mereka itu wakil rakyat,” jelasnya.

Muhammad tokoh masyarakat yang getol memperjuangan masyarakat yang tertindas mengatakan bahwa pihaknya akan terus berjuang sekuat tenaga agar Perusda Banongan tidak di bubarkan. “Saya bukan siapa siapa, saya hanya rakyat jelata biasa. Tapi, jika ada penindasan atau kesewenang-wenangan dalam sebuah kebijakan, maka saya siap berjuang,” pungkasnya.(Mnh)

  • Bagikan