Pemkab bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Adakan Verifikasi Lapangan HYBEID di Kabupaten Lahat Layak Anak Tahun 2022 Secara Virtual

Lahat, LENSANUSANTAR.CO.ID – Bertempat di Opsroom sekretariat pemerintah kabupaten lahat diadakan kegiatan verifikasi lapangan HYBEID ( VLH ) Kabupaten Lahat Layak Anak Tahun 2022 secara virtual yang diikuti oleh Bupati Lahat,Cik Ujang.SH dengan Forkopimda, jajaran OPD, Ketua TP-PKK Kab.Lahat Ny.Lidyawati Cik Ujang.S.Hut.MM, Ketua GOW, Ketua DWP, Camat, Lurah dan Kepala.Desa. Kamis ( 30/6/2022 ).

Acara tersebut di pimpin langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara virtual.

BACA JUGA :  Pj Ketua TP PKK Kampar Deswita Ikuti Car Free Day Perdana

Sedangakan Bupati Lahat,Cik Ujang.SH bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Lahat Ny.Lidyawati Cik Ujang.S.Hut. MM mengikuti secara virtual di rumah dinas Bupati Lahat, Unsur Forkopimda bersama jajaran OPD, Ketua GOW, Ketua DWP, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Opsroom Sekretariat Pemkab.Lahat.

Bupati Lahat,Cik Ujang.SH, dalam virtualnya menyampaikan “pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kabupaten lahat pada tahun ini bisa masuk kembali pada tahapan verifikasi lapangan hybrid ( VLH ) kabupaten layak anak tahun 2022. Dan juga kami sangat menyadari bahwa kami masih banyak dapat kekurangan dan kekeliruan, namun kami berkometmen tetap semangat , berusaha dengan segala kemampuan kami untuk dapat mewujudkan kabupaten lahat menjadi kabupaten layak anak”. Ucapnya.

BACA JUGA :  Inspektorat Daerah Bantaeng Gelar Pelatihan Kantor Sendiri Bagi Aparat APIP

Sedangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengatakan, kometmen juga melalui kebijakan program dan anggaran untuk urusaan perempuan dan anak, karena anak merupakan masa depan bangsa dan negara sesuai dengan kometmen karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa indonesia. Dimana sudah diatur dalam Undang- undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta telah diterbitkan oleh Presiden tentang kebijakan kota, kabupaten layak anak. Dan telah dilibatkan pemerintah provinsi dan daerah untuk dilaksanakan setiap tahunnya dan sangat strategis untuk mempercepat layak anak indonesia di tahun 2030.” terangnya.(Hs)