F-PKB dan F-Demokrat Soroti Tindakan Diskriminatif Terhadap Media di Diskominfo Bondowoso

Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Lahirnya Undang-undang keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prestasi yang patut diacungi jempol, hal itu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan negara demokratis.

Salah satu ciri negara demokratis adalah terbukanya akses informasi publik bagi masyarakat luas. Mengenai keterbukaan informasi publik itu diatur dalam UU NO 14 TAHUN 2008.

Hadirnya media online dan cetak, tentu sangat mempermudah kinerja pemerintah diberbagai sektor.

BACA JUGA :  Di Depan Mahasiswa, Mas Tamam Paparkan Tiga Syarat Jadi Generasi Hebat

Media online dan cetak bisa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menginformasikan berbagai update tentang kepemerintahan sehingga informasi itu dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Di Bondowoso masih banyak ketimpangan dan diskriminasi terhadap media online dan cetak yang acap kali sering mengkritik kinerja pemerintah.

Sehingga Dinas Kominfo tidak perlu tebang pilih dalam memberikan Advertorial terhadap media, karena semua memiliki hak yang sama.

BACA JUGA :  Siapkan Alih Status Menjadi Institut, STAI At-Taqwa Bondowoso Gandeng 31 Lembaga Mitra se-Kabupaten Bondowoso

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, tentang Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 pada, Kamis (4/8) di gedung DPRD Kabupaten Bondowoso.

F-PKB dan F-DEMOKRAT menyoroti persoalan diskriminasi terhadap media, sangat disayangkan jika masih ada ketimpangan terkait masalah ADV. Dan perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kedepannya.

H. Muhammad Shoheb selaku jubir F-PKB dan F-DEMOKRAT menyampaikan bahwa pihaknya, akan terus mendukung media online dan cetak untuk tetap menjaga independensi jurnalis dalam menyampaikan informasi publik.

BACA JUGA :  Warga Desa Pekalangan Tenggarang Desak Kades dan Camat Pecat Kadus, Ini Masalahnya

“Kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan media, karena selama ini telah menjadi mitra kritik bagi pemerintah. Peran penting media ini sangat dibutuhkan dalam dunia pemerintahan, selain sebagai penyedia layanan informasi bagi masyarakat, juga menjadi kontrol kinerja pemerintahan”. pungkasnya. (Udien/Ark)