F-PDIP Minta APH Ungkap Dugaan Pelanggaran Penggunaan Keuangan Negara di Bondowoso

Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, tentang Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021, F-PDIP menerima dengan beberapa catatan.

Menurut laporan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi, F-PDIP menilai adanya dugaan yang menyebabkan kerugian pada Pendapatan Asli Daerah.

Dipenghujung tahun 2021, terdapat beberapa laporan dari masyarakat tentang adanya penebangan pohon pelindung di Kecamatan Taman Krocok, Desa Jurang Sapi. Tidak hanya itu saja, hal serupa terjadi disekitar kawasan Stadion Magenda Bondowoso tentang adanya penebangan pohon sonokeling.

Jubir F-PDIP M. Irsan menyebutkan bahwa, informasi yang beredar luas tentang hasil penebangan pohon-pohon tersebut tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Pihaknya menilai bahwa pemerintah lalai dalam menginventarisasi keberadaan pohon-pohon tersebut yang menurutnya adalah bagian dari aset daerah.

BACA JUGA :  Modul Ajar Tuntas, Guru Bahasa Indonesia SMP Bondowoso Siap Sambut Tahun Pelajaran Baru

“Kelalaian dalam melakukan pencatatan terhadap aset tanaman berupa pohon ayoman menjadi salah satu faktor, mengapa hasil kegiatan tersebut tidak masuk pada Pendapatan Asli Daerah” ungkapnya.

Apabila pemerintah lalai dalam pencatatan aset, maka potensi hilangnya aset daerah tersebut sangatlah besar dan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Disisi lain, pengelolaan administrasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial Kabupaten Bondowoso TA. 2021 dinilai kurang tertib.

BACA JUGA :  Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sebut Pemerintah Tak Peka Terhadap Petani

Hal itu dipicu berdasarkan pada pemeriksaan secara uji petik pertanggungjawaban belanja hibah dibeberapa OPD yang seluruh dokumennya belum terpenuhinya beberapa persyaratan.

“Terdapat 6.196 penerima hibah sebesar Rp. 10.544.469.120,00 yang diketahui seluruh dokumennya belum lengkap dan terpenuhi baik usulan calon penerima, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pakta integritas, dan laporan penggunaan dana bagi penerima bantuan hibah berupa uang” jelasnya.

Hal demikian dinilai telah melanggar PERMENDAGRI No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

BACA JUGA :  Pastikan Kesiapan Pengamanan Wapres RI, Dandim 0822 Bondowoso Pimpin Apel Pasukan

Penyaluran hibah yang tidak didukung dengan dokumen usulan dan pertanggungjawaban yang lengkap berpotensi tidak tepat sasaran dan disalahgunakan, serta risiko kehilangan barang yang belum diserahkan yang bersumber dari Belanja Hibah Barang dan Belanja Bantuan Sosial berupa barang.

“Oleh karena itu, F-PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bondowoso mendorong adanya penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menginvestigasi pelanggaran–pelanggaran yang telah dilakukan karena berpotensi merugikan keuangan negara” pungkasnya.(Udien/Ark)