Pemerintahan

Sukses Pembangunan Infrastruktur, Bupati Anna: Inflasi Bojonegoro Terkendali

×

Sukses Pembangunan Infrastruktur, Bupati Anna: Inflasi Bojonegoro Terkendali

Sebarkan artikel ini
Grafik

Bojonegoro, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemkab Bojonegoro terus berusaha menggenjot produksi pangan dan peningkatan infrastruktur. Kondisi ekonomi relatif membaik dengan inflasi yang juga relatif stabil dan terkendali pada angka 1,97 di tahun 2022, sesuai hasil kajian Bappeda Bojonegoro. Angka inflasi tahun 2022 ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka inflasi nasional sebesar 4,82 dan provinsi Jawa Timur sebesar 5,88.

Sedangkan untuk angka inflasi Bojonegoro tahun 2021 sebesar 1,44 juga lebih rendah dari nasional sebesar 1,87 dan provinsi Jatim sebesar 2,45. Perubahan angka inflasi Bojonegoro dari 1,44 di tahun 2021 menjadi 1,97 di tahun 2022 termasuk rendah mengingat dipengaruhi kenaikan harga BBM yang cukup signifikan awal September 2022 lalu.

Example 300x600

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah saat acara Gelar Seni Budaya, Pariwisata dan Ekraf di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menuturkan, ekonomi Bojonegoro cukup sehat. Inflasi yang naik di beberapa kabupaten tak terjadi di Bojonegoro.

“Inflasi di Bojonegoro terkendali. Hal ini karena pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga supply dan demand terpenuhi baik di tingkat kecamatan maupun desa,” terangnya.

Hal senada disampaikan Kepala Bappeda Bojonegoro, Anwar Mukhtadlo saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2022 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro d Hotel Easterm Bojonegoro, Jumat (23/12/2022).

BACA JUGA :  Pemkab Bojonegoro Tangani Langsung Penggantian Pohon Mati

Capaian pembangunan berdampak pada kelancaran distribusi. Pemkab kini juga meningkatkan infrastruktur irigasi dan upaya keterjangkauan harga. “Juga ketersediaan pasokan serta komunikasi efektif antara pemerintah pusat, daerah, hingga kepada masyarakat,” ungkap Anwar Mukhtadlo saat dikonfirmasi Sabtu (24/12/2022).

Anwar Mukhtadlo menyampaikan, dalam hal ini, Kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten ke-9 yang ditetapkan sebagai kabupaten dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang akan dihitung pada 2024. Sementara untuk tahun ini, diawali pengumpulan paket komoditas dalam SBH.

Berdasarkan data pengendalian harga bahan pokok yang periodik dilaporkan Dinas Perdagangan Koperasi dan UM Bojonegoro melalui aplikasi Siskaperbapo Pemprov Jatim, harga beberapa komoditas bahan pokok cukup stabil. Seperti minyak goreng kemasan sederhana 1 liter stabil di harga Rp 14 ribu per 22 Desember. Begitu pula cabe keriting, bawang merah, telur ayam ras dan ayam kampung stabil. Sedangkan yang sering mengalami gejolak harga yaitu cabe, telur, bawang putih, bawang merah.

“Program pengendalian inflasi daerah berdasarkan strategi pemerintah pusat yang telah dijalankan yaitu pembentukan BUMD Pangan yang direalisasikan melalui Perda Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri,” ujar Anwar Mukhtadlo.

BACA JUGA :  Bupati Bojonegoro Lantik Pejabat Adiministrator, Pengawas, Fungsional, dan Kepala Sekolah di Pendopo Malowopati

Dia melanjutkan, BUMD ini dalam rangka memberikan manfaat bagi perekonomian daerah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah sentra produksi padi di Jawa Timur. Serta untuk meningkatkan PAD. BUMD ini berupa perusahaan umum daerah yang bergerak di bidang usaha sebagai penyedia, distributor, dan retailer.

Pemkab Bojonegoro juga telah bekerja sama dengan Bulog dalam pembentukan Satgas Pangan. “Tak hanya bersinergi dengan Bulog, Pemkab juga melibatkan Polres dan Kodim dalam rangka memonitor ketersediaan distribusi dan fluktuasi harga 12 bahan pokok,” tegasnya.

Selaras dengan itu, lanjutnya, adanya Program Petani Mandiri (PPM) sangat berdampak. Selama 4 tahun, PPM telah diberikan kepada 1.563 poktan (kelompok tani) dengan jumlah anggota 187.061 petani. Sebab, pertanian ialah sektor penting pengendalian inflasi sebab 39 persen masyarakat Bojonegoro berprofesi petani.

Selain itu, masih ada program Kartu Pedagang Produktif (KPP), pemberian stimulan bagi BUMDesa yang bergerak di sektor pertanian sebesar Rp100 juta untuk pembelian hasil pertanian, merevitalisasi 11 pasar daerah dan 68 pasar desa. Hal tersebut didukung infrastruktur jalan untuk memperlancar distribusi. Realisasi peningkatan jalan rigid beton hingga 2022 sepanjang 513,1 Km.

BACA JUGA :  Segera Lengkapi Fasilitas, Warga Padang Diharapkan Tidak Berobat ke Luar Negeri

Selain itu, di bidang infrastruktur, ada pembangunan Jembatan Kanor Rengel (220 m) dan Jembatan Terusan Bojonegoro Blora (220 m). Sampai 2022, sebanyak 85 jembatan baru terbangun. Total ada 610 jembatan kondisi baik. Pembangunan dan peningkatan kondisi jembatan ini juga untuk menunjang kelancaran distribusi.

Tak hanya itu, Pemkab Bojonegoro untuk meningkatkan produksi pertanian, dilakukan pula peningkatan infrastruktur irigasi melalui waduk, embung tanah solo valley, dan embung tanah desa. Realisasi kinerja irigasi sebesar 78,80 persen.

“Kegiatan lain untuk mendukung penanganan inflasi juga melalui pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus,” pungkasnya.

Perlu diketahui, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. (Muji)

**) IIkuti berita terbaru Lensa Nusantara di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.