Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Perbedaan data stunting ini perlu diluruskan, DP3AKB tidak mempunyai dan tidak mengeluarkan angka Stunting. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DP3AKB Jember Suprihandoko.
Ia menjelaskan, bahwa pemegang data angka stunting di Kabupaten Jember adalah Dinas Kesehatan, bukan DP3AKB.
Lanjut Suprihandoko DP3AKB tidak berhak mengeluarkan jumlah data angka stunting. “Data jumlah angka stunting yang benar adalah yang dikeluarkan oleh Dinkes Kabupaten Jember,” tegasnya.
Terlebih, sejak mencuatnya isu perbedaan data angka stunting itu, Bupati Jember Hendy Siswanto, telah dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting.
Suprihandoko menambahkan Bapak Bupati segera membentuk satgas penanganan stunting tersebut untuk bertugas mencegah terjadinya angka stunting baru.
Tentunya upaya penurunan angka stunting, tugas DP3AKB adalah penanganan di hulunya. Mulai penyiapan infrastruktur petugas yang ada di posyandu dan di setiap dusun.
“Tugas DP3AKB, memberikan pemahaman kepada pasangan pasutri baru, tentang bagaimana cara mengelola rumah tangga yang benar agar ketika melahirkan seorang anak terhindar dari bayi stunting,” ungkapnya.
Tim Pendamping Keluarga (TPK), berjumlah 3625 orang, sedang gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap setiap calon pasangan periksa kesehatan secara lengkap baik calon suami maupun calon istri.
“Diantara langkah TPK sosialisasi pencegahan timbulnya angka stunting baru, dan program pemasangan alat kontrasepsi tersebut, diyakini akan mampu membatasi laju angka kelahiran stunting selama 8 sampai 10 tahun kedepan,” tuturnya. (Dri).
