Pemerintahan

Bupati Trenggalek Membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Penjenjangan Kinerja, Ini Pesannya

48
×

Bupati Trenggalek Membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Penjenjangan Kinerja, Ini Pesannya

Sebarkan artikel ini

Trenggalek, LENSANUSANTARA.CO.IDBupati Trenggalek Muchammad Nur Arifin membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan penjenjangan kinerja bagi perangkat daerah yang dilaksanakan di Hotel Hayam Wuruk, Senin (6/3/2023).

Example 300x600

Pembukaan Bimtek penyusunan penjenjangan kinerja ini seiring untuk peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah yang bisa bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Bupati Trenggalek menyampaikan pentingnya menyusun penjenjangan kinerja perangkat daerah agar birokrasi bisa bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat, sebagaimana yang digaungkan oleh Menteri PAN-RB Republik Indonesia.

BACA JUGA :
Peringati Milad Ke-110 Muhamadiyah dan Ke-105 Aisyiah Bupati Trenggalek Ajak Menjaga Keberlangsungan Hidup

Jadi sebenarnya kalau kita gagal menyusun satu cascading atau crosscutting yang kemudian itu sensitif terhadap indikator kinerja utama, ya akhirnya tidak berdampak apa-apa, duitnya keluar banyak tapi tidak jadi apa-apa,” ungkapnya.

BACA JUGA :
Jumat Curhat, Cara Polres Trenggalek Tampung Aspirasi dan Harapan Masyarakat

Kemudian Mas Ipin sapaan akrab Bupati Trenggalek kembali mengingatkan tentang visi abadi Indonesia sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD. Mulai dari melindungi segenap tumpah darah yang berarti pembangunan yang inklusif.

“Pilarnya kan sudah ada semua, makanya saya singkat jadi meroket, maka kemudian ketika kita mau melakukan cascading harus dilihat indikator utamanya dulu, terus tahu tidak kompositnya itu apa pembentuknya,” tuturnya.

BACA JUGA :
Bupati Trenggalek Minta Ada Penguatan Tepi Sungai dan Rekayasa Arus Sungai

Selanjutnya memajukan kesejahteraan umum yang berarti meningkatkan perekonomian masyarakat. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti mencetak SDM unggul. Hingga melaksanakan ketertiban dunia melalui SDG’s.

“Mana yang bisa diintervensi pemerintah, dengan program apa dan kebijakan apa, itu yang harusnya ditulis sehingga benar-benar sensitif,” tutup mas Ipin. (yanto)