Pemerintahan

Wujudkan Perbaikan Infrastruktur di Blitar Selatan, Wabup Rahmat Santoso Minta Anggaran ke Presiden Jokowi

107
×

Wujudkan Perbaikan Infrastruktur di Blitar Selatan, Wabup Rahmat Santoso Minta Anggaran ke Presiden Jokowi

Sebarkan artikel ini
Wabup Blitar
Wakil Bupati (Wabup) Rahmat Santoso usai menghadiri acara diskusi publik di RM Joglo, Kota Blitar, Jumat(17/3/2023). Foto: (Arif/LensaNusantara).

Blitar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso bakal segera melakukan perbaikan Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak di wilayah Blitar Selatan.

Example 300x600

Perbaikan itu bakal terwujud setelah usahanya untuk mencari anggaran disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo

Hal itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2023.

BACA JUGA :
Pemkab Blitar Bantu Puluhan Rumah Warga Ponggok Terdampak Bencana Angin Puting Beliung

“Dengan begitu, merugilah kalau keukeuh ingin pemekaran wilayah. Kan sebentar lagi bakal terealisasi anggarannya, kalau itu alasannya,” ujar Rahmat Santoso kepada wartawan usai menghadiri diskusi publik di RM Joglo, Kota Blitar, Jumat (17-03-2023).

Rahmat Santoso mengatakan bahwa desakan pemekaran wilayah Blitar selatan yang didorong oleh beberapa elit dengan mengatasnamakan rakyat perlu dikaji ulang bersama-sama.

BACA JUGA :
Kunjungi Pasar Soponyono di Surabaya, Presiden Jokowi: Inflasi Pangan Terkendali dengan Baik

Karena menurutnya, konsekuensi pemekaran wilayah dari wilayah induk pada akhirnya bakal berdampak panjang bagi masyarakat.

Karena hal itu bisa membawa keuntungan namun bisa juga sebaliknya.

“Makanya, supaya kita bisa lebih dekat dengan masyarakat dan membangun komunikasi yang lebih baik, sekali waktu saya akan berkantor juga di wilayah selatan,” katanya

BACA JUGA :
Presiden Jokowi Resmikan Produksi Smelter PT Freeport Indonesia

Lanjut dia menjelaskan, terlepas dari pertimbangan untung-rugi, persyaratan administrasi pun perlu mendapat perhatian.

Termasuk, syarat-syarat yang berkenaan dengan syarat minimal wilayah, jumlah penduduk, serta infrastruktur penunjang pemerintahan bakal menjadi pertimbangan oleh pemerintah pusat.

“Mulane gak usah kesusu lah. Wes to, 2024 penak-penak melu aku,” pungkasnya. ( Arif/ ADV).

error: Content is protected !!