Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Persoalan pupuk di Bondowoso belum juga usai, sehingga DPRD Kabupaten Bondowoso membentuk Pansus tentang Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi DPRD atas Kelangkaan dan Penyimpangan Harga Pupuk Subsidi.
Pansus Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi DPRD atas Kelangkaan dan Penyimpangan Harga Pupuk Subsidi menggelar rapat paripurna tertutup tentang penyampaian laporanan panitia khusus pengawasan pelaksanaan rekomendasi DPRD di Ruang Graha Paripurna DPRD Bondowoso. Rabu, 7/6/2023.
Adapun laporan hasil pembahasan Pansus Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi DPRD atas Kelangkaan dan Penyimpangan Harga Pupuk Subsidi, DPRD Bondowoso sebagai berikut. :
- Lemahnya perencanaan dalam penyusunan E-RDKK dan penyusunan E-alokasi menjadi salah satu penyebab berkurangnya alokasi pupuk. Merekomendasikan agar Bupati memberikan arahan agar Dinas Pertanian betul-betul cermat dan teliti dalam pendataan penerima alokasi pupuk.
- Masih banyaknya data pemilik lahan penerima pupuk yang masih invalid yang disebabkan adanya ketidak sesuaian antara data kependudukan dari Dinas Pertanian dengan Dinas Kependudukan, ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam mengkoordinasikan antar OPD. Merekomendasikan agar Bupati terus melakukan sinkronisasi data kependudukan dan data antar OPD.
- Pengadministrasian penyaluran pupuk sudah benar dan bagus tapi tidak sesuai dengan realita di lapangan. Ini menunjukkan bahwa validasi data penyaluran tidak dilakukan cek fakta di lapangan. Merekomendasikan agar Bupati memaksimalkan peran KP3 tidak hanya pada cek administrasi saja, namun juga di lapangan.
- Untuk mengantisipasi diberlakukannya penyaluran pupuk bersubsidi menjadi subsidi pupuk langsung petani (SLP) melalui transfer uang diperlakukan penyiapan konsep dan validasi data petani penerima pupuk.
- Mendorong pertanian organik dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.
- Perlu peningkatan intensitas edukasi kepada petani dalam penggunaan pupuk sesuai dosis anjuran dan kelas kesuburan lahan.
- Perlu penindakan tegas terhadap distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi.
Ditempat yang berbeda, Andi Hermanto, S.Sos Ketua Pansus Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi DPRD atas Kelangkaan dan Penyimpangan Harga Pupuk Subsidi menyampaikan bahwa pihaknya sudah merekomendasi kepada pemerintah untuk segera melakukan penataan atau pendataan ulang.
“Kemungkinan Tahun 2024 akan ada bentuk subsidi lain yaitu SLP (Subsidi Langsung Pupuk) disalurkan langsung kepada petani dimana subsidi itu tidak dalam bentuk barang dengan penurunan harga tetapi petani akan mendapatkan bantuan langsung ke rekening”. Jelasnya.
Hal itu diharapkan dapat membantu pembelian pupuk yang non subsidi, sedangkan di Tahun 2023 kuota pupuk tercukupi.
“Kemarin, Pansus DPRD meminta kepada dinas provinsi untuk menambah kuota tambahan terkait dengan alokasi pupuk yang ada di Kabupaten Bondowoso”. Tambahnya.(Udien/*)
