Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Akibat dijanjikan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp2 milliar setiap desa, dan dengan dalih punya kenalan orang Kementerian, yang bisa membantu mencarikan bantuan lewat orang dalam, puluhan Kepala Desa di Kabupaten Banjarnagara, Jawa Tengah, menjadi korban para pemain proyek lintas daerah atau biasa disebut calo, hingga rela setor Rp 25 juta setiap Kades.
Namun alih-alih keluar, dua tahun lebih ditunggu, anggaran yang menggiurkan itu tidak ada kejelasan sama sekali hingga sekarang.
Hal tersebut diungkapkan salah satu Kepala Desa kepada wartawan lensanusantara.co.id, dirinya merasa tertipu dan menjadi korban para calo yang seolah bisa mencarikan anggaran Banpres, tapi yang ditunggu sampai sekarang tidak ada kejelasan, dan uang Rp 25 juta tidak kunjung dikembalikan dan seolah raib.
“Sekitar dua tahun ini kita dimainkan, awal pengenalan dulu kita kumpul di Banjarnegara, disitu kita di iming-imingi ada anggaran Banpres, yang membawa PT dari Jawa Barat, dan mengaku kenal orang Kementerian, karena disitu seolah penyampaiannya meyakinkan, akhirnya semua tergiur dan percaya, tapi ya syaratnya harus setor Rp 25 juta, terus banyak yang pengen, dan akhirnya pada setor dan di kumpulkannya lewat salah satu Kades juga, lebih jelasnya, tanya dia saja mas,” ungkap salah satu Kades yang tidak mau disebutkan namanya, sambil menyebut nama Kades yang dianggap pengepul, Senin (19/6/2023).
Masih menurut Kades. “Nama maklarnya ASP kalau tidak salah warga Banjarmangu istrinya dokter, dan KD warga Purbalingga, dan di group WA seolah masih menjanjikan proyek pengganti, tapi semua sudah tidak respek, inginnya uang kembali, tapi tidak ada kejelasan,” tambah Kades.
Desus punya desus, beberapa Kades saat ini ada yang sudah dipanggil Kejaksaan Banjarnegara untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
“Ada beberapa Kades dipanggil Kejaksaan, dan ASP yang pertama mengenalkan anggaran Banpres itu juga dipanggil, soalnya ini bukan di Banjarnegara saja, Wonosobo juga ada yang setor,” pungkasnya.
Padahal sejak 2015 lalu, saat Kemendes masih dijabat oleh Marwan Jafar, bantuan tersebut tidak pernah ada, dan sampai memperingatkan, banyaknya calo bantuan untuk desa di sejumlah Provinsi, dan disinyalir bisa meraup keuntungan hingga Rp15 juta per desa. Namun ternyata para Kades tidak belajar dari kasus tersebut, dan masih saja ada yang tergiur.
Terkait kasus tersebut, Lensanusantara.co.id akan mendatangi Kades yang dimaksud sebagai pengepul uang tersebut, dan akan menanyakan aliran anggaran yang sudah dikumpulkan para Kades di Banjarnegara. (Gunawan).
