Pemerintahan

Pemkab Tubaba Bersama KPK Gelar Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Pemantauan Pelayanan Publik

×

Pemkab Tubaba Bersama KPK Gelar Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Pemantauan Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini
Sekda Kabupaten Tubaba
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melaksanakan Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Pemantauan Pelayanan Publik bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Kamis 19/10/2023. (Foto: Rusman/LensaNusantara).

Tubaba, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Pemantauan Pelayanan Publik bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Rapat Bupati Kabupaten setempat. Kamis (19/10/2023)

Diketahui sebelumnya, Tim Korsup Wilayah II KPK telah berkunjung di Kabupaten Tubaba, tim tersebut terdiri dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pencegahan Korwil II Andi Purwana, PIC MCP KPK Wilayah Lampung, Wuri Nurhayati, dan PIC MCP KPK Wilayah Sumatera Selatan, Alfi Rachman Waluyo.

Example 300x600

Tim KPK tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Tubaba, Drs. M Firsada, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur dan jajaran kepala OPD setempat.

Tujuan kedatangan Tim KPK itu, yakni dalam rangka Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Pemantauan Pelayanan Publik di Kabupaten Tubaba.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Firsada, menyampaikan, ucapan selamat datang dan menceritakan secara singkat kondisi Kabupaten Tubaba.

Selanjutnya terkait program pemberantasan korupsi, Firsada menyatakan komitmen mendorong agar semua OPD yang terkait dengan program Pemberantasan korupsi melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI agar dapat bekerja secara maksimal dan mematuhi aturan serta menjalankan prinsip-prinsip sebagai warga Tubaba melalui nedes nemen nerimo.

Sementara, paparan saat rapat Andi Purwana selaku Kasatgas, menyampaikan evaluasi dan progress capaian MCP atas Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Tubaba tahun 2022 dan tahun 2023.

“Ada delapan area intervensi KPK yaitu terkait perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan, pengelolaan BMD, dan tata kelola keuangan dana desa,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pada tahun 2022 capaian MCP KPK Kabupaten Tubaba mendapat persentase nilai 92%. Capaian ini perlu ditingkatkan untuk Tahun 2023, ada beberapa capaian sub indikator pada beberapa area intervensi yang harus dioptimalkan.

“Area yang mendapat perhatian dan pembahasan secara khusus yaitu pada area pengelolaan BMD terkait proses sertifikasi aset serta area optimalisasi pendapatan daerah,” katanya.

Sedangkan, Sekda Kabupaten Tubaba, Ir. Novriwan Jaya, menyampaikan, target kegiatan MCP KPK Kabupaten Tubaba di tahun 2023 secara rutin dilakukan evaluasi dan menargetkan pada akhir tahun semua dokumen terkait program pemberantasan korupsi dapat kami penuhi sehingga kabupaten tulang bawang barat pada tahun 2023 akan mendapat nilai yang lebih baik.

“Terimakasih atas evaluasi yang dilakukan oleh TIM KPK dan kiranya menjadi perhatian semua OPD terkait,” ujar Sekda. (Rusman)

**) IIkuti berita terbaru Lensa Nusantara di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.