Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Akibat imbas dari penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Banjarnegara yang harusnya akan berlangsung pada tanggal 5 Maret 2024, mengakibatkan ribuan massa datang dari berbagai desa menguasai pendopo Dipayudha Adigraha dan merusak beberapa fasilitas Pemda serta rusaknya pintu gerbang utama. Ternyata terdengar adanya insiden seolah luput dari kacamata awak media yang melakukan liputan secara langsung dilokasi.
Selain adanya insiden yang nyaris saja Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto dihakimi massa karena kecewa dengan apa yang disampaikannya saat menemui para demonstran, juga dugaan adanya salah satu pendemo Calon Kades yang dipukul oleh Kepala Dispermades PPKB Banjarnegara Hendro Cahyono.
Hal itu disampaikan langsung salah satu Calon Kepala Desa Serang Sabarudin kepada wartawan lensanusantara.co.id, dirinya mengaku bahwa telah dipukul oleh Kepala Dinas Dispermades PPKB dan memberitakan kronologi pemukulan tersebut.
“Kronologinya kan, saat saya naik diatas di kerumunan kepolisian, saya dihantam dari samping oleh Kepala Dinas Dispermades PPKB namanya pak Hendro,” terang Sabarudin yang didampingi puluhan demonstran, Jum’at, (23/2/2024).
Ditanya terkait apakah akan menindaklanjuti kasus tersebut. “Pasti akan kita tindak lanjuti,” ungkapnya, yang kemudian disusul dengan riuhnya suara demonstran yang akan mencari rumah Kepala Dinas Dispermades PPKB.
Menanggapi adanya tuduhan telah melakukan pemukulan ke salah satu pendemo, wartawan lensanusantara.co.id mencoba menemui Kepala Dinas Dispermades PPKB usai massa bubar, kepada wartawan dirinya membantah terkait pemukulan tersebut.
“Sama sekali saya tidak mukul, sama sekali tidak pernah mukul, apalagi kan tadi sudah banyak polisi, masa saya harus pakai mukul, gak ada, gak ada, itu ya mungkin lagi emosi, saya dorong mungkin dianggap mukul, malah pada lempar Aqua kan saya kena, maksudnya menghalau, sama sekali gak mukul,” jelas Hendro.
Demo jilid kedua yang dilakukan ribuan massa terkait penundaan Pilkades di Banjarnegara yang dapat pengamanan ratusan aparat gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP itu, belum menemukan titik terang, dan kemungkinan para Calon Kades dan massa akan melakukan aksi kembali dengan massa lebih banyak lagi, jika tuntutan untuk meneruskan Pilkades tidak ditanggapi oleh Pemkab hingga Kemendagri.
Terkait kasus tersebut, media Lensa Nusantara, akan selalu mengupdate perkembangan berita penundaan Pilkades yang dianggap secara sepihak dan menganggap Pj Bupati telah mengindahkan Surat Keputusan Kemendagri tertanggal 14 Januari 2023 dengan nomor 100.3.5.5/244/SJ. Selain itu, massa yang sudah tersulut emosinya juga meminta agar Pj Bupati Tri Harso turun dari jabatannya, karena dianggap penuh dengan sandiwara. (Gunawan)