Pangandaran, LENSANUSANTARA.CO.ID – bentuk aksi menanggalkan baju seragam dinas, yang dilakukan oleh perangkat desa di depan kantor Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangndaran, sejak hari Senin tanggal 18 Maret 2024 menuai perhatian.
Aksi tersebut dilakukan oleh prangkat desa. Ketika ditemui, salah satu perangkat desa yang bernama Kemih sebagai Kasi Kesejahteraan, ketika diwawancara oleh Lensa Nusantara menuturkan, bahwa, itu adalah salah satu bentuk protes sebagai prangkat desa kepada Pemerintah Pusat atau Kemendagri mengenai kejelasan status, Rabu, (20/03/2024)
“Kita sendiri belum tau status prangkat desa itu sebagai apa, apakah kategori ASN, atau P3K atau apa?. Karena seragam itu seperti seragam ASN, ada tertera Logo nama “KEMENDAGRI-OTDA” apa itu artinya?,“ ucapnya.
“Kita hanya menaggalkan seragam tersebut, pelayanan tetap kita lakukan, tapi kita tidak memakai seragam yang berwarna seperti ASN tersebut. Kita memakai seragam bebas saja, asal rapih dan sopan. Pelayanan waktu bulan Puasa/Ramadhan ini kita buka dari jam 08 pagi sampai jam 03 sore,“ ungkapnya.
Selama ini menurutnya, untuk honor dari Penghasilan Tetap (SILTAP) tiap bulan disamakan dengan gol II Aparatur Sipil Negara (ASN), cuma yang lain-lainnya itu tidak sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lainnya.
“Untuk dari SILTAP aja suka ada kendala setiap bulannya yaitu suka telat bayar. Kendala telat bayarnya entah apa saya tidak tau, tapi dalam pembayaran tersebut tiap desa berbeda-beda, seperti yang sekarang, tiap desa itu menurut mereka/Kabar cairnya ada yang dua bulan, ada juga yang satu bulan, padahal sama itu dari Pusat anggarannya,” urai Kemih.
“Untuk tahun ini seharusnya kan tiap bulan dibayarkan, tapi ini kan sudah tiga bulan baru dibayarkan, walaupun telat yaaa agak mending dari pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini di bulan Maret sudah dua bulan yang terbayarkan khusus Desa kami (Ciganjeng). Desa yang lain kami tidak tau,” ujarnya.
Pihaknya berharap, Pemerintah Pusat memperhatikan semua prangkat desa, karena sebagai di pemerintahan yang paling rendah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau sebagai ujung tombaknya.
“Tolong perhatikan kesejahteraan kami, karena bagaimanapun ini menjadi keingingan kita menjadi sejahtera, meskipun tidak menjadi seperti PNS yang lain,“ pungkasnya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DinsosPMD) Kabupaten Pangandaran, Dedi Surachman menanggapi, penanggalan pakaian dinas oleh perangkat desa adalah sebagai bentuk tuntutan kejelasan status perangkat desa.
“Saya menghormati itu, sepanjang aspirasi yang disampaikan dengan cara yang elegan, mengedepankan dialog dengan cara-cara yang santun,” ucapnya.
“Dan saya berharap kegiatan pemerintahan di desa tetap berjalan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat,“ tutupnya. (N. Nurhadi)
