KUANSING, LENSANUSANTARA.CO.ID – Program ekonomi pasangan Halim- Sardiyono (HS) tidak hanya menyasar bagi warga yang kurang mampu. Pegawai honorer akan diberi upah yang layak jika pasangan HS menang pada Pilkada Kuansing 2024 mendatang.
*Kita berikan upah yang layak untuk pegawai honorer. Jauh diatas upah yang diberikan oleh pemerintahan Kuansing sekarang ini,” kata Halim
Menurut Halim, saat ini pemerintah hanya memberikan upah kepada pegawai honorer sebesar Rp1,2 juta, apabila HS diamanahkan memimpin Kuansing lima tahun mendatang, upah honorer akan ditingkatkan diatas Rp2 juta.
“Dapat apa uang Rp1,2 juta itu di zaman sekarang yang serba mahal, itu upah tak manusiawi namanya. Jika HS menang gaji honorer kita kasih diatas 2 juta rupiah,” janji Halim.
Janji itu berulang kali diucapkan Halim saat berpidato dihadapan ribuan pendukungnya. Pemerintahan HS, kata Halim, akan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat ketimbang kegiatan seremonial yang kurang memiliki faedah.
“Kita manfaatkan uang daerah untuk kesejahteraan warga. Itu yang kita utamakan, bukan kegiatan kegiatan seremonial yang tak ada faedah,” tutur Halim.
Ekonomi masyarakat Kuansing tiga tahun terakhir jauh merosot ketimbang periodik tiga tahun yang lalu. Artinya, kemiskinan relatif meningkat. Hal ini disebabkan banyaknya agenda pemerintah yang menyedot keuangan masyarakat. Sementara pemasukan warga tidak seimbang dengan banyaknya iven-iven yang digelar pemerintah.
“Kita bekerja satu bulan saja belum tentu mencukupi kebutuhan, apalagi bekerja 20 hari dalam sebulan karena banyaknya agenda yang dibuat pemerintah yang mendatangkan masyarakat. Bearti sama saja menyusahkan masyarakat” ucapnya.
Kedepan, Halim tidak menginginkan adanya warga Kuansing yang tidak memiliki kebun sebagai pondasi ekonomi. Dirinya bersama Sardiyono jika dipercaya kelak memimpin Kuansing, mengaku telah menghitung besaran biaya yang akan digelontorkan untuk membantu warga kurang mampu membangun kebun dan pertanian.
Warga akan diberi subsidi bantuan pupuk, bantuan bibit dan steking lahan. “Satu hektar lahan paling tidak habis juga sekitar Rp50 juta. Makanya warga tak mampu membuka lahan baru. Inilah tugas pemerintah kedepan membantu mereka,” pungkas Halim. (Suhendi)
