Daerah

Kecewa dengan Pembangunan Jembatan Sungai Tatas, Warga RT 26 dan RT 27 Kelurahan Baru Bangun Jalan Alternatif

×

Kecewa dengan Pembangunan Jembatan Sungai Tatas, Warga RT 26 dan RT 27 Kelurahan Baru Bangun Jalan Alternatif

Sebarkan artikel ini
Pembangunan Jembatan Sungai Tatas
Masyarakat RT 26 Dan RT 27 Kelurahan Baru bangun jalan alternatif untuk kendaraan roda empat.

Kotawaringin Barat, LENSANUSANTARA.CO.ID – Warga RT 26 dan RT 27 di Tatas, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), secara swadaya membangun jalan alternatif untuk kendaraan roda empat, Sabtu (19/10/2024).

Langkah ini dilakukan karena minimnya dukungan dari pemerintah dan kontraktor terkait pembangunan infrastruktur yang layak.

Example 300x600

Putusnya akses jalan utama, yang juga digunakan oleh santri Pesantren Dar Ar-Raudhah, disebabkan oleh pengerjaan jembatan type box culvert di Sungai Tatas, yang hingga kini belum rampung oleh CV. Cakrawala Thrikarsa Abadi.

BACA JUGA :
Calon Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Bertemu Warga Kampung Sega di Water Front City

Pengasuh pesantren, tersebut, Habib Muhammad Sulaiman Nur Basyaiban menjelaskan bahwa warga terpaksa bahu-membahu mengumpulkan dana dan tenaga untuk membangun jembatan darurat.

“Saya sangat memikirkan wali santri yang ingin berkunjung. Santri adalah aset bangsa yang harus memiliki akses memadai. Namun hingga kini, pemerintah belum memberikan solusi terkait terputusnya akses jalan utama akibat pembangunan ini,” ujar Habib Muhammad.

BACA JUGA :
Rahmat Hidayat Ucapkan Terima Kasih dan Janji Percepatan Pembangunan Kotawaringin Barat

Warga setempat pun mengungkapkan kekecewaannya, mengingat pihak terkait tidak menyediakan jalur alternatif selama proses pembangunan berlangsung. 

Akibatnya, aktivitas warga sehari-hari terganggu. Meskipun ada bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kobar, warga merasa bantuan itu belum cukup mengatasi persoalan yang ada.

Habib Muhammad menekankan bahwa penyediaan jalur alternatif seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Sebelum memutus jalan utama, pemerintah harusnya sudah menyediakan solusi alternatif. Namun faktanya, warga yang akhirnya harus turun tangan menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

BACA JUGA :
Kapolres Kotawaringin Barat Pimpin Sertijab Dua Pejabat Utama

Warga juga mengkritik kurangnya transparansi dalam proyek pembangunan ini. Meski anggaran proyek tercantum cukup besar di papan informasi, tidak ada langkah konkret yang diambil untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung.

Masyarakat berharap pemerintah lebih sigap dan proaktif dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur, serta memastikan agar aksesibilitas warga tetap terjaga selama proses pembangunan berlangsung.