Jepara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (WamenHAM RI) Mugiyanto Sipin didampingi Staf Ahli Bidang Strategis Kementerian HAM RI, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Jepara.
Rombongan disambut Penjabat (Pj) Bupati Jepara H. Edy Supriyanta bersama Forkopimda Jepara di Pendapa Kartini, Senin, (18/11/2024).
Kunjungan kerja ke Kabupaten Jepara ini menurut Mugiyanto bermaksud sebagai silaturahmi dan memperkenalkan Kementerian HAM RI yang merupakan sebuah kementerian baru di Kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam era pemerintahan Prabowo – Gibran ini berkomitmen untuk memajukan, menghormati, dan melindungi Hak Asasi Manusia sehingga dibentuklah Kementerian HAM,” terangnya.
Pria kelahiran Desa Dermolo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara tersebut menambahkan bahwa dalam UUD 1945 materi mengenai HAM ini paling banyak diatur. Mulai dari pasal 28 A hingga pasal 28 J, secara khusus pada pasal 28 I ayat 4 menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sehingga kementerian yang dipimpin Menteri Natalius Pigai dan dirinya ini menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan HAM sesuai amanat konstitusi.
“Perlindungan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi urusan-urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar,” kata Mugiyanto.
Menurut Mugiyanto, pelayanan dasar tersebut berkaitan langsung dengan Hak Asasi Manusia. Ia menambahkan urusan wajib tersebut adalah urusan dalam rangka memenuhi hak atas pendidikan, kesehatan, ketentraman, perlindungan, sosial, dan sebagainya. Mugiyanto berpendapat, semakin baik pemerintah daerah menjalankan kewajiban tersebut maka semakin baik pula kondisi HAM di wilayah tersebut.
Ia juga mengapresiasi beberapa capaian dan pembangunan Kabupaten Jepara dibawah kepemimpinan Pj Bupati H. Edy Supriyanta. Dirinya bersama rombongan mengaku betah singgah di Jepara dengan ketentraman, keindahan, dan kebersihan kotanya.
Dalam sesi tanya jawab, Budi Mulyo selaku perwakilan komunitas difabel menyampaikan agar pemerintah lebih memperhatikan masyarakat disabilitas khususnya terkait bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Terkait program tersebut, lebih tepat di Kementerian Sosial. Namun saya akan berkoordinasi dengen Kementerian Sosial agar aspirasi teman-teman difabel ini dapat dipenuhi,” jawab Mugiyanto.
Sementara itu Pj Bupati Jepara menyampaikan selamat datang kepada salah satu putra terbaik dari Bumi Kartini tersebut. Edy menyampaikan bahwa saat ini kondisi di Jepara masih kondusif.
“Konflik di Dermolo selama 18 tahun terkait pembangunan GITJ Dermolo telah rampung di 2021. Sehingga suasana Jepara sekarang damai dan tentram,” ucap Edy.
Teekait upaya pencegahan konflik menjelang Pilkada 2024, dirinya bersama Forkopimda mengaku siap untuk menggelar Pilkada 2024 dengan aman dan damai. Terlebih tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 lalu naik menjadi 85,66% dari yang sebelumnya 83% pada Pemilu 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Jepara sudah cukup positif dan dewasa dalam menentukan pilihan.
“Terkait pembangunan di bidang hukum, semua produk hukum baik Perbup dan Perda kami publikasikan melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Sehingga masyarakat dapat mengakses secara mudah melalui website. Untuk selanjutnya kami mohon arahan Bapak Wakil Menteri HAM,” tutupnya.
