Jepara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Sebelas kecamatan di Kabupaten Jepara masuk dalam daftar zona rawan banjir saat musim hujan, termasuk Welahan, Mayong, Nalumsari, dan Kalinyamatan. Potensi banjir itu menjadi salah satu perhatian dalam apel kesiapsiagaan bencana, digelar di lapangan Endra Dharmalaksana Polres Jepara, Senin (9/12/2024).
Apel dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara H. Edy Supriyanta, didampingi Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, dan Dandim 0719/Jepara Letkol Arm. Khoirul Cahyadi. Kegiatan itu juga melibatkan Forkopimda, perangkat daerah, dan relawan dari berbagai elemen masyarakat.
Pj Bupati H. Edy mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap potensi bencana alam, terutama dengan tingginya intensitas hujan yang diprediksi hingga Maret 2025. Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai ancaman, seperti angin kencang, longsor, petir, dan wabah demam berdarah.
“Saya minta semua jajaran di wilayah dibantu oleh danramil, kapolsek, dan masyarakat relawan, antisipasi. Ada sebelas kecamatan yang tentunya menjadi perhatian akan potensi banjir, termasuk wilayah dengan potensi angin kencang, longsor, hingga petir,” ujarnya.
Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan menjelaskan, pihak kepolisian telah menyiagakan sebagian besar kekuatannya untuk mengantisipasi bencana. Jumlahnya dua per tiga kekuatan, atau sekitar 400 orang. Namun, ia juga menekankan, pengelolaan respons bencana akan disesuaikan dengan skala dan lokasi kejadian.
“Apabila itu mungkin cukup ditangani oleh wilayah kecamatan, Forkopimcam dan jajaran, mungkin cukup. Apabila sifatnya lebih besar, tentunya kita menerjunkan personel dari tingkat kabupaten,” tuturnya.
Sementara, Dandim 0719/Jepara Letkol Arm. Khoirul Cahyadi menambahkan bahwa Kodim telah mengambil langkah preventif dengan membentuk grup komunikasi internal untuk memantau perkembangan situasi bencana. Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara kecamatan, polsek, dan koramil untuk respons cepat.
“Kami sudah membuat grup WA internal yang fokus ke bencana alam. Penanggulangan bencana alam dimulai dari tahap mitigasi dan sebagainya. Ini sudah kami lakukan,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Pelaksana BPBD Jepara Arwin Noor Isdiyanto menjelaskan bahwa penanggulangan bencana kini dibagi dalam enam klaster kerja berdasarkan SK Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024. Ada klaster pencarian dan pertolongan, klaster pengungsian dan perlindungan, klaster logistik, klaster kesehatan, klaster pendidikan, dan klaster pemulihan.
Pembagian klaster ini, menurutnya, bertujuan untuk memastikan setiap pihak tahu tugasnya masing-masing agar penanganan bencana lebih efisien dan terorganisir.
“Nanti pada kejadian kita sudah tahu siapa berbuat apa. Jadi tidak tumpang tindih dalam penanggulangan bencananya,” jelasnya.
Menurut BMKG, lanjut Arwin, puncak hujan di Kabupaten Jepara diprediksi terjadi pada Februari 2025. Karenanya, pemerintah meminta masyarakat tetap waspada, terutama di zona rawan banjir, longsor, dan angin kencang.
“Desember ini sifat curah hujannya tinggi, Januari 2025 nanti sangat tinggi, Februari 2025 tinggi sekali. Maret 2025 mulai menurun, dan selesai April,” imbuhnya.
Pemetaan daerah rawan banjir juga telah dilakukan oleh BPBD, dengan beberapa desa di kecamatan. Itu meliputi Kecamatan Welahan, Mayong, Nalumsari, Kalinyamatan, Kedung, dan Pecangaan. Kemudian Kecamatan Tahunan, Kecamatan Jepara, Bangsri, Mlonggo, dan Donorojo juga teridentifikasi sebagai wilayah rawan banjir.
Selain itu, potensi tanah longsor tercatat di Kecamatan Keling, Kembang, Batealit, dan Mayong. Sementara angin kencang atau puting beliung berpotensi melanda daerah terbuka, meliputi Kecamatan Tahunan, Mlonggo, Bangsri, Pecangaan, Kalinyamatan, dan Kedung. Di wilayah pesisir, abrasi pantai dan banjir rob menjadi ancaman tambahan. Fenomena petir juga diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Jepara.
Apel kesiapsiagaan diakhiri dengan pemeriksaan kendaraan operasional dan peralatan darurat. Pemerintah berharap persiapan ini mampu meminimalkan dampak bencana yang sering melanda Jepara saat musim hujan. “Kami sudah memetakan potensi-potensi bencana, dan menyiapkan sarana, serta anggaran untuk penanggulangan. Termasuk dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) dari pusat,” kata Arwin.
