Jepara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bertempat di Sekretariat PWI Jepara pada Senin (17/2/2025) malam ini sekaligus tasyakuran pindahan Pers Room baru. Hadir dalam acara tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, Sekda Jepara Edy Sujatmiko, Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso, Dandim 0719/Jepara Letkol (Arm) Khoirul Cahyadi, Kajari Jepara RA Dhini Ardhany, Rektor Unisnu Jepara Prof. Abdul Djamil, Ketua KONI Jepara Miftah Arifin, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Seperti diketahui, masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta akan berakhir pada 20 Februari 2025 bertepatan dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Witiarso Utomo dan M. Ibnu Hajar.
Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Muhammad Olies, fokus pembahasan malam itu mengupas transisi kepemimpinan di Jepara dari Edy Supriyanta ke Witiarso Utomo – Ibnu Hajar. Diungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintahan yang baru lebih berat karena beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait dengan efisiensi anggaran.
“Pelantikan bupati baru akan disambut dengan efisiensi di berbagai lini, terutama pemangkasan anggaran. Pemimpin baru Jepara juga punya problem klasik menggenjot PAD agar pendapatan itu bisa digunakan untuk membiayai berbagai progam terkait hajat hidup masyarakat seiring efisiensi anggaran itu,” ujar Olies dalam pemantik diskusinya.
Keberhasilan Edy Supriyanta membawa Jepara dalam menyabet berbagai penghargaan bergengsi juga menjadi tantangan bupati baru untuk bisa lebih baik atau paling tidak mempertahankan prestasi tersebut.
“Pak Pj (Edy Supriyanta) menjabat 2 tahun 9 bulan. Indikator pencapaian prestasi yang diraih oleh beliau saat memimpin Jepara mendapatkan 79 penghargaan, trendnya naik dari tahun 2022 hingga hari ini,” ungkap Olies.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara, Hasanudin Hermawan, menyampaikan perlu melihat keberhasilan Edy Supriyanta dalam memimpin Jepara dari sisi yang lain.
“Indikator keberhasilan Pak Pj dalam memimpin Jepara perlu dilihat dari sisi yang lain. Dari data yang ada di Bappeda trend dari 2022 terus meningkat, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Kabupaten Jepara empat terendah jumlah angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah,” terang Hasanudin.
“Selain pengentasan kemiskinan, penanganan serta penurunan stunting juga menjadi salah satu prestasi yang diapresiasi dengan mendapatkan penghargaan terbaik se-eks Karisedenan Pati,” jelas Hasanudin.
Kendati demikian, menurut Hasanudin, program bupati baru harus didukung sepenuhnya. “Di masa transisi ini Pak Bupati baru sudah merancang program di awal tahun salah satunya dengan efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar Rp19 miliar sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja,” jelasnya.
Masih menurut Hasanudin, Bupati Jepara Mas Wiwit – Gus Hajar akan langsung tancap gas merealisasikan progam OTW Jepara MULUS. Visi besar Bupati Witiarso Utomo ini bertumpu pada sejumlah pondasi. Mulai dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis digital hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM) hingga aman dan nyamannya infrastruktur penghubung.
Untuk 100 hari pertama, Jepara MULUS tersebut diwujudkan melalui 12 progam kerja.
Rinciannya, progam Bupati Ngantor di Desa, Launching Jepara Tanggap,
Jumat Berangkat, launching Kartu Sarjana Jepara, launching Kartu Guru Sejahtera, launching Kartu Kader Kesehatan Sejahtera.
Lalu progam perbaikan jalan sepanjang 101 kilometer, peremajaan fasilitas keagamaan, Jumat Karya, UMKM naik kelas, Digitalisasi ticketing tempat wisata dan Bantuan kematian untuk warga kurang mampu.
“Beberapa progam itu ada yang baru, ada yang penyempurnaan dari progam yang sudah ada. Ini menunjukkan adanya kesinambungan saat transisi kepemimpinan di Jepara,” ujarnya.
Khusus terkait infrastruktur jalan, Pemkab Jepara sudah mengajukan permohonan kepada Kementrian Pekerjaan Umum agar status jalan provinsi sepanjang 38 kilometer di Jepara bisa diubah menjadi jalan nasional. Harapannya seiring perubahan status jalan itu perawatan dan penanganannya bisa lebih baik.
“Kita juga mengubah status jalan poros desa yang posisinya sudah mantap menjadi jalan kabupaten. Semoga dengan itu Jepara tahun depan bisa mendapat DAK dari pusat lagi. Sehingga nanti jalan-jalan di Jepara kondisinya mulus, aman dan nyaman dilewati,” tandasnya.
Ketua PWI Kabupaten Jepara Septina Nafiyanti mengemukakan, diskusi publik menjadi bagian rutin dari kegiatan PWI Kabupaten Jepara. Kegiatan ini digelar setiap tiga bulan sekali dengan mengangkat isu-isu terkini di Jepara.
”Kegiatan ini merupakan ikhtiar dari PWI dengan memberikan sumbangsih pemikiran demi kemajuan Jepara,” ungkapnya.
