Rembang, LENSANUSANTARA.CO.ID – Untuk membahas isu defisit APBD yang mencapai hingga Rp 200 miliar di tahun 2025 ini. Pemkab Rembang akan segera melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Rembang.
Pemkab Rembang menegaskan akan mencari solusi atas defisit APBD itu.
Saat Musyarawah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Rembang Bupati Rembang Harno mengatakan masalah defisit atau surplus APBD pihaknya belum bisa menilai secara gamblang.
Pasalnya, pihaknya masih belum menjalani secara penuh pelaksanaan APBD tahun 2025 ini. ”Nanti setelah Lebaran, eksekutif dan legislatif akan duduk bersama menyelesaikan ini (isu defisit, RED),” terang dia.
Dia mengatakan pihaknya dalam perancangan APBD ke depan akan lebih berpatokan pada audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Berdasarkan audit dari BPKP, pihaknya mendapatkan informasi banyak kebutuhan wajib yang belum bisa dipenuhi Pemkab Rembang.
”Banyak kebutuhan wajib belum terisi penuh. Kebutuhan prioritas juga belum termasuk tanggungan-tanggungannya,” jelas dia.
Apabila kebutuhan wajib telah terpenuhi, pihaknya baru akan melaksanakan program prioritas pembangunan.
Untuk saat ini, kami prioritas dulu dengan kebutuhan wajib,” terang dia.
Kita merencanakan dua desa dua sarjana. Namun itu merupakan janji kampanye saya yang kesekian.
Namun ditengah keinginan melaksanakan APBD untuk pemenuhan kebutuhan wajib, Harno juga mengatakan pihaknya tetap membuka kesempatan pergeseran anggaran untuk memenuhi pokok pikiran DPRD Kabupaten Rembang.
”Kalau semua anggaran difokuskan ke kebutuhan wajib dan apabila tidak ada pergeseran, maka apa yang sudah ditulis oleh DPRD tidak bisa diimplementasikan,” kata bupati.
Ditempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Abdul Rouf mengatakan tahun 2025 ini berdasarkan hasil reses, penyerapan aspirasi masyarakat dan kunjungan kerja, DPRD Kabupaten Rembang mengumpulkan tak kurang 1.486 pokok pikiran.
”1.486 pokok pikiran DPRD ini semuanya sudah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Karenanya, kami harap 1.486 pokok pikiran DPRD ini bisa dilaksanakan,” jelas dia.
Dia menambahkan pihaknya sangat mengapresiasi ajakan bupati untuk melakukan komunikasi APBD setelah Lebaran.
Dia menyebut langkah ini sebagai langkah terbaik untuk mendapatkan anggaran terbaik bagi Kabupaten Rembang.
”Apapun, kami menyambut baik keinginan untuk komunikasi antara eksekutif dan legislatif setelah Lebaran nanti. Semoga hal ini bisa membawa perbaikan bagi Kabupaten Rembang,” tandas dia.
