Medan, LENSANUSANTARA.ID – Kekecewaan warga Medan Belawan terhadap proses pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) memuncak menjadi aksi unjuk rasa. Pada Rabu (28/5/2025), ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan, menuntut pencopotan Camat Medan Belawan, Yoga Budi Pratama Irawan. Mereka menilai proses pengangkatan Kepling di wilayah tersebut tidak transparan dan berpotensi melanggar peraturan yang berlaku.
Aksi dimulai dari pelataran Masjid Salam Belawan dan berlanjut ke Kantor Wali Kota Medan. Massa yang tergabung dalam Generasi Muda Masjid Kota Medan (GEMMA), Lembaga Asli Anak Belawan (LAAB), serta warga lainnya membawa spanduk, poster, dan menyuarakan tuntutan agar Wali Kota Medan turun tangan.
Seiring dengan itu, Ketua GEMMA Hariman Siregar menegaskan bahwa pengangkatan Kepling seharusnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Ia menilai proses yang terjadi saat ini sarat dengan praktik penunjukan langsung tanpa seleksi transparan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap aparat wilayah. Jika Kepling diangkat tanpa mekanisme yang jelas, bagaimana mereka bisa mewakili suara warga?” ujar Hariman di atas mobil komando.
Selanjutnya, Ketua LAAB Aidil Putra Sikumbang menambahkan bahwa lemahnya peran Kepling yang tidak dipilih secara tepat turut berdampak pada persoalan sosial di Belawan, seperti maraknya tawuran dan peredaran narkoba.
“Kepling seharusnya menjadi ujung tombak penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Tapi kalau pengangkatannya saja tidak melibatkan warga, bagaimana mungkin ia bisa memahami akar persoalan?” tegas Aidil.
Di sisi lain, Camat Medan Belawan Yoga Budi Pratama Irawan membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pengangkatan Kepling telah mengikuti Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021. Menurutnya, penunjukan Kepling tidak sama dengan proses pemilu, melainkan melalui seleksi administratif dan verifikasi oleh tim yang telah ditunjuk.
Namun demikian, penjelasan itu belum sepenuhnya meredakan keresahan warga. Mereka menilai bahwa inti persoalan bukan semata pada legalitas administratif, melainkan pada kurangnya keterlibatan publik dan transparansi proses.
Hingga aksi berakhir, situasi berlangsung kondusif di bawah pengawalan aparat kepolisian. Meski demikian, desakan warga agar Wali Kota Medan, Rica Tri Putra Bayu Waas, segera turun tangan, terus menguat.
Warga kini menanti langkah tegas pemerintah kota untuk merespons tuntutan mereka, seraya berharap agar ke depan proses pengangkatan Kepling benar-benar mengedepankan partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas. (Joni Barus)
