Makassar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Temuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel yang mencatat sebanyak 710 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sulsel tidak aktif atau mengalami mati suri menuai berbagai reaksi.
Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan, mengingat BUMDes merupakan instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan penggerak pembangunan berbasis potensi lokal.
Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, turut angkat suara dan menegaskan bahwa masalah ini harus menjadi bahan evaluasi bersama.
Cicu sapaan akrabnya menyebutkan temuan ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlanjutan pembangunan ekonomi di tingkat desa.
Terlebih lagi, pengaktifan kembali BUMDes sangat penting dilakukan agar bisa menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa.
“Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, karena ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat desa agar lebih mandiri dan berdaya,” kata Cicu kepada Tribun-Timur, Kamis (29/5/2025).
Politisi Partai NasDem itu menilai, keberadaan BUMDes sangat berkaitan erat dengan program nasional pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa.
Menurutnya, penguatan BUMDes akan menjadi fondasi penting dalam mendukung suksesnya program yang saat ini tengah digenjot Presiden Prabowo Subianto.
“Keberadaan BUMDes ini akan jadi dasar pembentukan koperasi merah putih. Sehingga kita minta untuk diatensi dan mendapat pendampingan dari pemerintah,” tegas Cicu.
Terlebih, pembentukan koperasi desa tidak boleh asal-asalan.
Sebab program ini diharapkan menjadi kendaraan utama dalam mendorong kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kalau unit usaha di desa seperti BUMDes tidak berjalan, maka dikhawatirkan koperasi yang akan dibentuk juga tidak punya fondasi yang kuat.
Cicu pun mendorong Dinas PMD Sulsel untuk melakukan pembinaan secara menyeluruh.
Menghidupkan kembali BUMDes yang mati suri, dan melakukan identifikasi masalah di tingkat desa.(Muchtar)
