Advertorial

Fraksi Golkar DPRD Kobar Dukung Evaluasi Anggaran dan Sinergi RPJMD 2025–2030

65
×

Fraksi Golkar DPRD Kobar Dukung Evaluasi Anggaran dan Sinergi RPJMD 2025–2030

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kobar, Fraksi Golkar, H. Muhammad Syamsuri

Kotawaringin Barat, LENSANUSANTARA.CO.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pembangunan daerah yang terarah. 

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang III Tahun 2024/2025, Rabu (18/6/2025), saat menyampaikan pemandangan umum terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah.

Example 300x600

Ketiga ranperda yang dibahas meliputi:

Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024,

Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030.

Juru Bicara Fraksi Golkar, H. Muhammad Syamsuri, mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkab Kobar atas laporan keuangan tahun 2024. 

Namun, ia menegaskan bahwa opini tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan, bukan sekadar simbol pencapaian administratif.

“Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti setiap temuan BPK sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan peningkatan kinerja anggaran,” ujarnya.

Terkait Ranperda Perubahan APBD 2025, Fraksi Golkar menyatakan dukungan atas penyesuaian struktur anggaran yang lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. 

Fraksi juga mengingatkan agar kebijakan anggaran diarahkan untuk mendorong program prioritas yang menyentuh langsung sektor pelayanan publik.

Dalam menanggapi penyusunan RPJMD 2025–2030, Fraksi Golkar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. 

Perencanaan jangka menengah tersebut dinilai krusial dalam menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur.

“Kami mendorong agar digitalisasi birokrasi menjadi salah satu pilar dalam peningkatan layanan publik serta menciptakan pemerintahan yang efisien dan terbuka,” kata Syamsuri.

Menutup pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan sepakat agar ketiga ranperda dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme perundang-undangan.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Golkar mendukung pembahasan lanjutan tiga ranperda ini sebagai wujud partisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat,” pungkasnya.(Firman Muliadi).