Makassar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan ( DPRD Sulsel ) memutuskan menunda pelaksanaan rapat paripurna yang sedianya digelar pada Senin (30/6/2025) pukul 13.00 WITA.
Agenda paripurna tersebut sejatinya membahas Penjelasan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman terkait pengajuan Rancangan Perda (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Namun, hingga waktu yang dijadwalkan, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud itu urung dilanjutkan.
Salah satu alasannya karena ketidakhadiran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Gubernur hanya mengutus Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman hadiri paripurna.
Namun hal itu dianggap tidak cukup oleh sebagian besar anggota legislatif, utamanya Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulsel.
Hal itu dibenarkan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, seusai keluar dari ruang paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar.
“Tadi dari sisi DPRD Sulsel, kami di Badan Musyawarah (Bamus) memang sudah menjadwalkan paripurna hari ini. Tapi ada beberapa hal yang membuat rapat ini tertunda,” kata Rahman Pina.
Politisi Partai Golkar itu menyebutkan bahwa pertimbangan soal kuorum anggota legislatif menjadi salah satu alasan penundaan.
Di sisi lain, ketidakhadiran langsung Andi Sudirman Sulaiman dalam forum penting itu menimbulkan kekecewaan di kalangan legislator.
“Pertama kan memang dari sisi regulasi, itu soal (tidak) kuorum. Kedua, tadi juga saya sudah sampaikan sebenarnya bahwa kalau dari sisi kuorum, kan Sekda itu juga mewakili Gubernur Sulsel (Andi Sudirman,” kata Rahman Pina.
“Tapi kelihatannya semua dewan berharap ada gubernur secara langsung. Harapan semua anggota adalah Gubernur hadir sendiri,” tegasnya.
Menurut Rahman Pina, kehadiran Gubernur Sulsel dalam rapat paripurna bukan sekadar formalitas pejabat.
Namun melainkan simbol tanggung jawab politik dan administratif yang tak bisa diabaikan.
Rahman Pina juga mengungkapkan bahwa Gubernur Sulsel sedang berada di Jakarta.
Hal itu disampaikan Sekprov Jufri Rahman sebelum sidang dimulai.
“Pak Gubernur, menurut informasi dari Pak Sekprov, memang sedang ada acara penting di Jakarta. Dan saya kira agenda itu juga sangat penting, tapi tetap saja DPRD berharap kehadiran beliau di forum resmi seperti ini,” ungkapnya.
Dengan ditundanya paripurna hari ini, lanjut Rahman Pina, Bamus DPRD Sulsel akan segera melakukan penjadwalan ulang.
“Kalau paripurna tidak jadi, maka sesuai mekanisme, Bamus harus menjadwalkan ulang. Dan kita akan rapat Bamus kembali secepatnya,” tuturnya.
Adapun batas waktu maksimal untuk pengesahan dan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 adalah hingga 10 Juli 2025.
“Kita masih punya waktu sampai tanggal 10 Juli,” pungkasnya.
Ketidakhadiran Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman bukan pertam kali.
Senin (14/3/2025), Yeni Rahman menyoroti ketiadaan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat paripurna.
Suasana Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 di Gedung DPRD Sulsel, Senin (14/4/2025), mendadak memanas.
Pemicunya adalah ketidakhadiran Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, yang lagi-lagi tidak menghadiri rapat paripurna penting tersebut.
Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel hanya mengutus Asisten I, M Arafah, untuk mewakili.
Hal ini menuai reaksi keras dari sejumlah anggota dewan, terutama legislator Komisi E, Yeni Rahman.
Dalam forum resmi tersebut, Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Andi Sudirman.
Yeni menilai Andi Sudirman tidak menghormati lembaga legislatif dan aspirasi masyarakat.
“Saya menganggap bahwa paripurna kita hari ini tanpa roh,” tegas Yeni Rahman.
Yeni pun menyinggung pengalamannya selama 10 tahun di DPRD Makassar.
Di mana menurutnya kepala daerah selalu hadir atau memberikan penghormatan yang layak pada forum paripurna.
“Saya tidak pernah melihat Gubernur Sulsel (Andi Sudirman Sulaiman) hadir dalam rapat paripurna. Saya sudah 10 tahun di DPRD Makassar, tidak pernah ada asisten yang ada di atas (wakili kepala daerah),” ujar Yeni.
Yeni mengatakan, kalau pun berhalangan, setidaknya diwakili sekelas Sekretaris Daerah (Sekda).
Menurutnya, paripurna bukan sekadar agenda formal, melainkan wadah penting untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat.
Ketidakhadiran Andi Sudirman dinilai menurunkan nilai sakral forum tersebut.
“Karena kita tahu, paripurna adalah tempat yang paling istimewa, terlebih lagi yang akan kita dengarkan adalah suara rakyat,” lanjutnya.
Yeni juga menekankan, semangat dalam menyampaikan aspirasi tak bisa dibangun jika forum hanya bersifat administratif semata.
Ia mengungkapkan kekecewaannya karena para anggota dewan merasa kehilangan semangat untuk menyuarakan harapan rakyat bila tidak direspons secara langsung oleh Andi Sudirman.
“Saya tidak bisa memaksakan teman-teman fraksi untuk membacakan semua aspirasi masyarakat. Kalau membaca saja kita tidak semangat. Kalau kita hanya menyuarakan minta maaf kalau di paripurna ini hanya administrasi,” tegas Yeni dengan nada kecewa.
