Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember menyelenggarakan Sosialisasi Penanganan Konflik, Strategi pencegahan konflik sosial untuk mewujudkan Jember Baru yang aman maju dan berkelanjutan, Selasa (22/7/2025).
Kepala Bagian Pengawasan Nasional dan Penanganan Konflik di Bakesbangpol Jember David Fatahillah menyampaikan, Menjaga terjadi potensi konflik wilayah kota di kabupaten Jember potensi konflik masih ada, tapi kalau tidak di cegah bisa terjadi
“Alhamdulillah Jember sekarang masih tetap kondusif, walaupun masih banyak pro dan kontra terkait Sound horeg dan lainnya,”ucap David.
Namun demikian, kata David Bakesbangpol merangkul DPRD Jember, Kasat intelkam Polres Jember dan Pasiter kodim0824 untuk bersama – sama memberikan sosialisasi terkait pentingnya kesadaran diri mencegah konflik.
“Sejauh ini dalam penanganan, UU nomor 7 tahun 2015 indikator penanganan konflik, pencegahan konflik atau penanganan pasca konflik,”ungkapnya.
Menurut David, Bakesbangpol Jember berada di pencegahan konflik, kita mengadakan sosialisasi Bakesbangpol masuk sekolah dan mencegah konflik pelajar.
“Sosialisasi Penanganan Konflik dan Strategi pencegahan konflik sosial melibatkan Camat kota, Lurah, Kasitrantib, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama,”ujarnya.
Sementara Anggota Komisi A DPRD Jember Holil Asyari mengungkapkan, Terkait konflik kami tidak ingin masyarakat dikorbankan semua harus bergantung jawab, ketertiban umum juga ada sangsi tetapi paling tidak Kepolisian, Kodim0824 dan Bakesbangpol yang punya kepentingan merumuskan bagaimana penanganan Konflik bisa terselesaikan dengan baik tidak ada yang di rugikan.
“Paling rame sekarang masalah Sound Horeg, kita juga menghargai sebagai negara berpancasila,”katanya.
Hasil temuan dari MUI juga di hargai, artinya Sound Horeg monggo hanya saja menjadi atau kemaksiatan itu harus di minimalisir selama itu tidak menggangu baik kesehatan maupun moral harus duduk bersama.
“Ini harus duduk bersama DPRD hanya memfasilitasi yang punya wewenang menertibkan bukan kewenangan DPRD tapi dari polres terkait ijin keramaian itu perlu di tertibkan,”tuturnya.
