Tapanuli Tengah, LENSANUSANTARA.CO.ID —
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) akhirnya turun tangan menyelesaikan konflik antara masyarakat Kecamatan Manduamas dengan PT Sinar Gunung Sawit Raya (PT SGSR). Pertemuan mediasi dilaksanakan di aula Kantor Camat Manduamas, Sabtu (26/7/2025), dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi Lubis, mewakili Bupati Masinton Pasaribu.
Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Tapteng Dr. Erwin Hotmansah Harahap S.STP MM, Kepala Kantor BPN Tapteng Manaek Tua Hutabarat, Kadis Penanaman Modal dan PTSP Jonnedy Marbun, serta jajaran SKPD terkait lainnya. Sementara dari pihak PT SGSR hadir Manajer Umum Bokkare Tua Sihotang, Senior Manager Frengki Rumahorbo, dan Kepala Tata Usaha Suyanto.
Masyarakat diwakili oleh Edianto Simatupang dan sejumlah tokoh lainnya. Pemerintah Kecamatan Manduamas sebagai tuan rumah juga turut hadir, termasuk Camat Manduamas, Kapolsek, Danramil, serta para kepala desa se-Kecamatan Manduamas.
Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan berbagai tuntutan kepada PT SGSR. Beberapa isu utama yang diangkat antara lain menyangkut keberadaan panton, kejelasan Hak Guna Usaha (HGU), pembukaan portal akses jalan, serta kewajiban perusahaan dalam menyalurkan CSR dan plasma.
Proses dialog dipandu langsung oleh Kadis PMPPTSP, Jonnedy Marbun. Kepala BPN Tapteng, Manaek Tua Hutabarat menegaskan komitmen pihaknya dalam menegakkan prinsip keadilan agraria.
Tanah untuk kemakmuran rakyat. Jargon ini bukan hanya slogan, tetapi harus diwujudkan. Sebelum 24 September 2025, pengukuran ulang HGU PT SGSR harus tuntas, tegas Manaek Tua.
Sekda Tapteng, Hotman Harahap menambahkan bahwa evaluasi HGU tidak hanya dilakukan terhadap PT SGSR, melainkan juga terhadap seluruh perusahaan perkebunan di wilayah Tapanuli Tengah yang jumlahnya mencapai delapan perusahaan.
Perwakilan PT SGSR menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. Bokkare Tua Sihotang menyampaikan bahwa pihaknya siap membangun jembatan permanen dan membutuhkan dukungan dari warga sekitar.
Kami harap masyarakat turut mendukung proses pembangunan, termasuk penyediaan lahan sementara untuk jalan pengganti selama proyek berjalan, ujarnya.
Dari hasil mediasi, disepakati enam poin penting ;
- PT SGSR akan membangun jembatan permanen, dimulai dengan peletakan batu pertama pada 1 Oktober 2025, bekerja sama dengan Dinas PUPR Tapteng.
- Penyaluran CSR untuk perbaikan fasilitas umum, dimulai tahun 2025 dan berkelanjutan.
- Pembukaan tiga portal akses jalan di titik: Rambing Kualo Boang, Tambahan Nanjur, dan Panton.
- BPN Tapteng akan melakukan pengukuran ulang HGU PT SGSR sebelum 24 September 2025.
- Jika ditemukan pelanggaran terhadap daerah aliran sungai (DAS) dalam area HGU, maka fungsinya akan dialihkan sesuai peraturan.
- Pesta syukuran bersama masyarakat dan PT SGSR akan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Kesepakatan ini ditandatangani oleh pihak perusahaan dan 16 perwakilan masyarakat.
Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi Lubis menyampaikan apresiasi kepada PT SGSR yang menunjukkan itikad baik, khususnya dalam rencana pembangunan jembatan. Namun ia juga memberikan peringatan agar komitmen ini benar-benar direalisasikan.
Tahun 2021 PT SGSR juga pernah menyatakan ingin membangun jembatan, tapi tidak terealisasi. Kali ini saya tegaskan: 1 Oktober 2025 pembangunan harus dimulai, tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat agar tidak menjadi penghambat proses pembangunan.
Saya mohon masyarakat sekitar panton ikut mendukung dan tidak menolak pemberian lahan. Ini kesempatan besar, jangan sampai terlewat. Jembatan ini adalah ladang amal dan akan membuka rezeki bagi kita semua, tutupnya.
Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan jabat tangan. Rombongan Wakil Bupati kemudian melanjutkan agenda ke Kecamatan Sirandorung,/MrL*
