Bulukumba, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Syahruni Haris, S.Sos., M.I.Kom., menerima audiensi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di ruang kerjanya pada Rabu, 3 September 2025. Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi yang mencerminkan harapan dan keresahan para pedagang kecil yang berjualan di sekitar Lapangan Pasissiri’e, Kelurahan Terang-Terang.
Audiensi ini berlangsung dalam suasana dialogis, terbuka, dan penuh harapan. Para pelaku UMKM menyampaikan sejumlah permasalahan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha, terutama yang berkaitan dengan lokasi usaha, fasilitas penunjang, dan regulasi yang mengatur aktivitas mereka. Fokus utama dari aspirasi yang disuarakan adalah keinginan adanya kejelasan penataan lokasi jualan, penyediaan tenant tambahan, serta kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan usaha mereka.
Kondisi di lapangan yang dinilai kurang tertata dan tidak merata dari sisi fasilitas menimbulkan keresahan di kalangan pedagang. Beberapa dari mereka mengaku kesulitan mendapatkan tempat berjualan yang layak, sementara sebagian lainnya mempertanyakan keadilan dalam distribusi ruang usaha di kawasan tersebut.
Dalam audiensi, para pelaku UMKM juga menyoroti adanya ketimpangan antara penanganan UMKM di kawasan Lapangan Pasissiri’e dengan kawasan Pantai Merpati yang telah lebih dahulu mendapatkan perhatian pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Syahruni Haris, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti dan memperjuangkan kepentingan para pelaku UMKM tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk hadir dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
“Secepatnya saya akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini, agar pelaku UMKM mendapatkan hak yang sama seperti pelaku UMKM lainnya di sekitar Pantai Merpati. Secepatnya kita menindaklanjuti persoalan ini, kami berkewajiban turun tangan mencari solusi terbaik karena hak mereka perlu mendapat respon positif,” tegas Syahruni.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang adil dan merata. Menurutnya, penataan UMKM tidak boleh memunculkan diskriminasi, melainkan harus mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan audiensi ini diapresiasi oleh para pelaku UMKM yang hadir. Mereka berharap hasil dari pertemuan ini dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah. Para pedagang juga berharap adanya regulasi dan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, keamanan berjualan, dan peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di kawasan tersebut.
Dengan adanya pertemuan ini, DPRD Bulukumba memperlihatkan peran aktifnya dalam mendengarkan suara masyarakat secara langsung dan menjadi jembatan antara warga dan pemerintah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi untuk pembangunan ekonomi kerakyatan yang lebih adil dan berdaya saing.
