Blitar, LENSANUSANTARA.CO.ID – DPRD Kabupaten Blitar mulai mematangkan arah kebijakan kerja untuk tahun 2026 melalui rapat kerja bersama pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) serta Badan Musyawarah (Bamus), Senin (8/9/2025). Pertemuan yang digelar di Ruang Komisi III ini menjadi ruang diskusi intensif guna menyelaraskan program prioritas dewan dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan bahwa forum tersebut tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi wadah penting untuk menyatukan persepsi antaranggota dewan.
“Kami ingin rencana kerja tahun depan benar-benar terukur dan mampu memberi manfaat langsung bagi warga. Karena itu, masukan dari pimpinan AKD maupun Bamus sangat menentukan,” ujarnya.
Menurut Supriadi, tiga fungsi utama DPRD yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran harus berjalan secara berimbang. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tanpa kontrol akan kehilangan arah, sementara alokasi anggaran tanpa dasar regulasi yang kuat bisa berujung pada pemborosan.
Dalam forum tersebut, sejumlah pimpinan AKD mengusulkan agar rencana kerja DPRD lebih banyak mengakomodasi isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, hingga upaya pemberdayaan ekonomi pedesaan.
Diskusi berjalan dinamis. Beberapa peserta rapat bahkan mengusulkan agar DPRD lebih aktif menggandeng akademisi maupun tokoh masyarakat sebagai mitra strategis dalam proses penyusunan program kerja. Harapannya, kebijakan yang lahir bukan hanya sesuai dengan kebutuhan birokrasi, melainkan juga berangkat dari aspirasi masyarakat secara nyata.
Rapat ditutup dengan penegasan Supriadi mengenai pentingnya kolaborasi. Ia menyebut tantangan pembangunan di Kabupaten Blitar pada 2026 tidaklah ringan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
“Tapi kami yakin, dengan kerja sama dan keterlibatan semua pihak, DPRD bisa memainkan peran maksimal dalam mendorong pembangunan yang lebih adil dan merata,” katanya.
Dengan demikian, hasil rapat ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi DPRD Kabupaten Blitar dalam menyusun strategi yang tidak hanya sekadar formalitas, melainkan benar-benar mampu memberi arah pembangunan dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat Blitar.( arif)
