Blitar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Blitar menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan peningkatan kinerja program daerah dalam rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pertemuan ini digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (2/10/2025), sebagai bagian dari agenda evaluasi realisasi anggaran tahun berjalan.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Lutfi Aziz, S.T., dan diikuti seluruh anggota komisi. Diskusi berlangsung terbuka dan produktif, dengan pembahasan berfokus pada efektivitas pelaksanaan program di sektor investasi, perizinan, serta pertanian dan ketahanan pangan.
Dalam paparannya, Lutfi Aziz menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada ketepatan penggunaan anggaran publik. Ia menilai perlunya optimalisasi di beberapa program agar manfaatnya lebih terasa langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari anggaran publik memberi dampak nyata. Anggaran tidak boleh hanya terserap di atas kertas, tapi harus menunjukkan hasil konkret bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Lutfi juga menyoroti pentingnya pengawasan DPRD terhadap seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Menurutnya, efisiensi bukan semata persoalan administrasi, melainkan cerminan tanggung jawab moral dalam mengelola keuangan publik secara transparan dan akuntabel.
“DPRD berkomitmen menjaga agar anggaran benar-benar digunakan secara bijak, efektif, dan memiliki manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Blitar,” tambahnya.
Selain itu, Komisi I DPRD Blitar juga menekankan agar perangkat daerah memperbaiki mekanisme pelaksanaan program, khususnya di bidang pertanian dan investasi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga. Lutfi menegaskan, sinergi yang kuat antara DPRD dan OPD menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
“Fungsi DPRD tidak hanya mengawasi, tetapi juga memastikan kebijakan pembangunan berpihak pada rakyat. Kolaborasi yang solid dengan perangkat daerah akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil,” tandasnya.
Melalui rapat evaluasi ini, Komisi I berharap langkah-langkah konkret segera diambil untuk mempercepat penyerapan anggaran, memperbaiki kinerja program, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Blitar.
“Kami ingin tata kelola keuangan daerah semakin efisien dan program-program pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkas Lutfi.(arif)
