Trenggalek, LENSANUSANTARA.CO.ID — Polemik sumbangan di sejumlah SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Trenggalek kembali mencuat. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok “sumbangan sukarela” kini menjadi sorotan, terutama di SMAN 1 Kampak dan SMAN 1 Karangan. Masyarakat melaporkan adanya ketidakjelasan pengelolaan dana dan minimnya transparansi pihak sekolah.
Menanggapi hal itu, Wahyu Dhita Putranto 5.Н., М.Н., perwakilan Dewan Pimpinan Cabang Forum Aspirasi & Advokasi Masyarakat Kabupaten Jember, melontarkan kritik tajam.
“Kami menilai ada penyimpangan serius dalam pengelolaan dana sumbangan di beberapa SMAN dan SMKN di Trenggalek. Istilah ‘sukarela’ seolah menjadi tameng untuk memaksa wali murid membayar sejumlah uang tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas. Ini bukan hanya soal etika, tapi soal hukum dan keadilan sosial,” tegas Wahyu.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap dana komite dan pungutan lain, padahal sekolah-sekolah tersebut sudah mendapatkan alokasi Dana BOS hingga miliaran rupiah per tahun.
“Jika sekolah sudah menerima dana BOS miliaran rupiah, lalu masih membebani orang tua dengan sumbangan yang tidak transparan, itu adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip pendidikan gratis yang dijamin negara. Kami mendesak adanya audit menyeluruh dan keterlibatan aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pungli,” imbuhnya.
Forum Aspirasi & Advokasi Masyarakat Kabupaten Jember menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan e-Transparansi yang diluncurkan Pemkab Trenggalek. Namun, Wahyu menegaskan sistem tersebut juga harus diberlakukan untuk SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jawa Timur.
“Transparansi bukan hanya soal teknologi, tapi soal komitmen moral dan politik. Kami mendorong Pemprov Jawa Timur untuk segera menerapkan sistem pelaporan terbuka di seluruh SMA dan SMK, agar publik bisa mengawasi langsung penggunaan dana pendidikan,” lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut, forum ini berencana mengirimkan surat terbuka kepada Gubernur Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi guna mendesak reformasi menyeluruh dalam tata kelola keuangan sekolah.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, awak media masih berusaha meminta klarifikasi kepada Kacabdin Trenggalek. Namun, pesan konfirmasi melalui WhatsApp belum mendapatkan jawaban.
Apabila ada pihak-pihak yang mau memberikan hal jawab terkait berita ini bisa menghubungi Redaksi Lensa Nusantara
