Blitar, LENSANUSANTARA.CO.ID – DPRD Kabupaten Blitar menekankan pentingnya penguatan sinergi antar-lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Pesan tersebut disampaikan melalui kehadiran pimpinan DPRD dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2025, yang digelar Pemerintah Kabupaten Blitar pada Rabu (8/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektorat Daerah, serta perwakilan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum. Dari DPRD, hadir Ketua Komisi II, Lutfi Aziz, S.T., bersama Sekretaris DPRD, Haris Susianto, S.H., M.Si.
Seluruh peserta Rakorwas menandatangani Pakta Integritas Antikorupsi, sebagai simbol komitmen menolak praktik KKN dan memperkuat integritas di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurut Lutfi Aziz, Rakorwas bukan sekadar agenda koordinatif rutin, tetapi menjadi wadah strategis untuk memperkuat pengawasan lintas lembaga, sehingga kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Integritas adalah fondasi utama pengawasan DPRD. Fungsi pengawasan tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Lutfi.
Ia menambahkan, DPRD terus membangun kolaborasi erat dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mekanisme pengawasan berjalan terpadu, saling melengkapi, dan mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga implementasi program.
“Rakorwas menjadi momentum untuk menyatukan persepsi antar-lembaga. Dengan koordinasi yang solid, pengawasan dapat lebih efektif dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Selain menekankan integritas, forum ini juga mendorong terciptanya budaya birokrasi yang profesional, terbuka, dan etis dalam melayani publik. Rakorwas 2025 menjadi ajang evaluasi efektivitas pengawasan internal sekaligus refleksi kolektif bagi seluruh pihak yang terlibat.
Melalui forum lintas lembaga ini, DPRD Kabupaten Blitar berharap sinergi pengawasan dan kolaborasi antar-institusi terus diperkuat, sehingga seluruh unsur pemerintahan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(arif)
