MADIUN, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Rapat Koordinasi Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2026 serta Evaluasi Pelaksanaan Electronic Transaction Processing Daerah (ETPD) Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Muda Graha, Jumat malam (10/10/2025), dan dihadiri langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Turut hadir Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si., GRCE, jajaran direktur Ditjen Bina Keuangan Daerah, pimpinan DPRD Kabupaten Madiun, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Madiun, serta perwakilan Bank Jatim Cabang Caruban.
Dalam sambutannya, Bupati Madiun menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri atas dukungan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Madiun. Ia menegaskan pentingnya mewujudkan penganggaran yang transparan dan akuntabel.
“Sinergi dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ujar Bupati.
Sebagai bentuk penghargaan atas kinerja perangkat daerah, acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan reward penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Semester I Tahun 2025 kepada tiga perangkat daerah terbaik, yaitu:
BPKAD Kabupaten Madiun (Juara I)
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Juara II)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Juara III)
Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis oleh Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Muhammad Hadi Sutikno, S.Sos., M.Si. serta pembinaan oleh tiga narasumber utama dari Kemendagri, yakni:
Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si., GRCE – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Simon Saimima, S.STP., M.Si. – Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM. – Direktur Pendapatan Daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Madiun berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, khususnya dalam memperkuat implementasi ETPD serta mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang inovatif, efisien, dan berdaya guna.
