Nias, LENSANUSANTARA.CO.ID – Suara rakyat Kepulauan Nias kembali menggema. Ribuan masyarakat dari empat kabupaten dan satu kota — Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, serta Kota Gunungsitoli — bersatu dalam satu tekad: mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.
Aspirasi ini disuarakan dalam rapat paripurna terbuka DPRD Kota Gunungsitoli, Rabu (12/11/2025), yang dihadiri berbagai elemen masyarakat. Seruan moral dan politik itu menjadi simbol kebangkitan semangat otonomi daerah di Tanah Nias.
Dalam aksinya, peserta membawa spanduk bertuliskan “Cabut Moratorium, Nias Harus Maju!” dan “Berikan Hak Kami Menjadi Provinsi!”. Lagu yel-yel “Cabut Moratorium! Moratorium Wajib Dicabut!” menggema berulang-ulang, menggugah semangat hadirin tanpa mengganggu ketertiban umum.
Ketua Badan Persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN) menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar euforia, tetapi bentuk kesadaran kolektif akan keadilan pembangunan.
“Sudah saatnya Pulau Nias mengatur rumah tangganya sendiri. Selama ini, kami tertinggal dalam banyak aspek, mulai dari infrastruktur hingga pemerataan ekonomi. Kami hanya menuntut hak yang dijamin oleh undang-undang otonomi daerah,” tegasnya.
Aksi damai yang berlangsung tertib dan kondusif itu diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap resmi kepada pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli untuk diteruskan ke pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri.
Menariknya, kegiatan ini turut dihadiri oleh lima kepala daerah atau perwakilannya, mantan anggota DPRD se-Kepulauan Nias, serta jajaran tokoh masyarakat, adat, perempuan, agama, pemuda, rohaniawan, dan akademisi. Dukungan lintas elemen tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias telah menjadi isu kolektif lintas generasi dan profesi.
Secara politik, desakan ini menjadi pesan kuat bagi pemerintah pusat agar meninjau ulang moratorium pemekaran daerah yang telah lama diberlakukan. Masyarakat Nias menilai, pemekaran bukan sekadar soal administrasi, tetapi upaya strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan membuka ruang kemandirian daerah.
“Cintailah Nias seperti kami mencintainya. Berikan hak kami untuk menjadi provinsi, demi masa depan anak cucu kami,” ujar salah satu tokoh muda Nias dalam orasinya yang disambut gemuruh tepuk tangan.
Aksi berakhir damai, namun gaungnya meninggalkan pesan politik yang tajam: Kepulauan Nias tidak ingin lagi menjadi penonton dalam panggung pembangunan nasional.
