Sidoarjo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Sidoarjo kembali menggeliat dengan satu kabar penting yaitu proyek Flyover Gedangan, yang selama bertahun-tahun hanya menjadi wacana di meja perencanaan, kini semakin dekat menuju tahap nyata. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan bahwa pembangunan jembatan layang yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) ini tetap berjalan. Bukan sekadar rencana, melainkan proyek dengan garis waktu dan komitmen yang mulai tersusun rapi.
Di balik keputusan itu, ada satu tujuan besar: mengurai kemacetan akut di simpang Gedangan, titik pertemuan lalu lintas yang menjadi salah satu “bottleneck” paling tersohor bagi para penglaju Sidoarjo-Surabaya.
Selama bertahun-tahun, deretan kendaraan yang bergerak seperti siput menjadi pemandangan sehari-hari. Dan kini, harapan untuk jalur yang lebih manusiawi semakin terbuka.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, memaparkan bahwa tahapan penting yang segera dijalankan adalah pembebasan lahan. Pemkab menargetkan proses ini dimulai pada awal 2026, momentum yang selama ini dinanti.
Hitungan anggaran yang disusun juga bukan perkara kecil. Total biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp340 miliar. Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan Rp200 miliar, sementara sisanya akan diperjuangkan lewat pendanaan dari pemerintah pusat.
“Ini proyek nasional, dan kami pastikan tetap berjalan. Pembebasan lahannya kita mulai 2026,” ujar Subandi, setelah rapat koordinasi lintas instansi, Rabu (19/11/2025).
Kementerian PUPR telah merancang flyover sepanjang 475 meter yang melintas tepat di atas titik simpang Gedangan. Namun sebelum konstruksi berdiri, ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan: merelakan 157 bidang tanah yang masuk dalam trase pembangunan.
Sebagian besar merupakan bidang usaha, ditambah bangunan kantor Polsek Gedangan dan sebuah masjid. Luas lahan yang masuk dalam jalur pembangunan mencapai 13.400 meter persegi, angka yang masih bisa bertambah jika dihitung dengan sisa-sisa bidang yang tidak lagi bisa dimanfaatkan.
Dengan hitungan itu, kebutuhan anggaran minimal menembus Rp260 miliar, namun realisasi di lapangan membuka kemungkinan hingga Rp340 miliar.
Rapat koordinasi yang digelar Pemkab Sidoarjo dihadiri jajaran Forkopimda dan seluruh pemangku kebijakan terkait, BPN, DPRD, kejaksaan, kepolisian, Kodim, Bappeda, hingga Dinas PU Bina Marga SDA.
Dari pertemuan itu, lahirlah keputusan strategis: pembentukan Satgas Pembebasan Lahan, beranggotakan unsur BPN, kejaksaan, dan instansi teknis lain. Satgas ini akan menjadi motor percepatan di lapangan.
Subandi menegaskan bahwa proses appraisal harga tanah tidak bisa dilakukan sebelum terbitnya Penetapan Lokasi (Penlok). Ini menjadi kunci utama sebelum negosiasi harga dan proses hukum berjalan.
Jika ada bidang tanah dengan nilai tinggi atau berpotensi memunculkan keberatan, mekanisme penyelesaiannya akan mengikuti aturan yang berlaku melalui BPN maupun pengadilan.
“Penlok harus terbit dulu supaya appraisal bisa mulai. Meski ada persoalan di lapangan, kita upayakan agar Penlok tetap bisa keluar,” jelasnya.
Pemkab Sidoarjo menargetkan 2026 sebagai tahun penentuan. Ketika pembebasan lahan berjalan, maka konstruksi fisik akan semakin dekat. Harapan masyarakat pun menggantung pada proses ini, harapan yang sederhana namun krusial dan kemacetan Gedangan segera berakhir.
“Ini program nasional, jadi tetap kita jalankan. Satgas sudah dibentuk dan semua unsur masuk. Harapannya, proses ini bisa cepat dan lancar,” kata Subandi dengan nada optimistis.
Flyover Gedangan bukan sekadar proyek beton dan baja. Ia adalah janji perubahan bagi ratusan ribu penglaju setiap hari.
Setelah bertahun-tahun hanya menjadi rencana di atas kertas, kini jalannya mulai disisihkan. Anggaran disiapkan. Lahan dipetakan. Satgas dibentuk. Semua bergerak menuju satu misi yaitu membebaskan Gedangan dari kemacetan yang telah lama menjadi beban kolektif.
Perjalanan flyover ini memang masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, arahnya tampak jelas. Dan Sidoarjo pun bersiap menyambut babak baru mobilitas kotanya. (Ryo)
