‎Tolak PMK 81 Tahun 2025, Forum Kepala Desa Banjarnegara Akan Kerahkan 3.500 Massa ke Jakarta‎

‎Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Beberapa perwakilan Forum Kepala Desa (FKPD) bertemu dengan Bupati Banjarnegara Amalia Desiana dirumah Dinasnya yang berada di Pringgitan. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang rencana mengikuti aksi demo skala besar di Jakarta bersama para Kades se Indonesia pada Senin, 8 Desember 2025 mendatang.
‎
‎Dalam mengikuti demo di Jakarta yang rencananya turun di Monas dan Istana Negara pada senin mendatang, rencananya dari FKPD Banjarnegara akan mengerahkan 3500 massa untuk di berangkatkan ke Jakarta sebagai kekecewaan kepada Pemerintah pusat yang memotong anggaran lewat PMK 81 tahun 2025.
‎
‎” Kami selaku Pemerintah Aparatur Desa, karena dibawah Bupati ya kami minta doa restunya, tadi dipersilahkan dan tetap diselenggarakan, dan pesan beliau sampai sana jangan sampai anarkis, bertutur kata yang baik dan berangkat selamat pulang pun selamat,” jelas Ketua FKPD Banjarnegara Rendra kepada lensanusantara.co.d, saat ditemui usai acara, Kamis, (4/12/2025).
‎
‎Masih kata Rendra,” Rencana kita yang berangkat dari Banjarnegara ada 3500, dan berangkat hari Minggunya tanggal 7 malam, dan disana nanti satu hari, intinya kami menolak dengan tegas PMK 81 Tahun 2025,” tambahnya.
‎
‎Masih dilokasi yang sama, saat dimintai tanggapan terkait kedatangan beberapa Kepala Desa yang tergabung dalam FKPD menyatakan sekedar pemberitahuan.
‎
‎”Tadi teman-teman Kades tidak meminta ijin, tapi sifatnya pemberitahuan bahwa mereka akan melakukan gerakan aksi damai di Jakarta, jadi saya selaku Bupati bukak memberikan ijin, tapi hanya menghimbau saja agar pelaksanaanya jangan sampai berujung anarkis,” ungkap Amalia.
‎
‎Amalia juga mengatakan, karena demo tersebut bersifat mandiri, dari Pemerintah Daerah tidak akan ada yang mendampingi.
‎
‎”Pesan saya jaga perbuatan, karena ini cerminan dari Pemerintah Desa, sampaikan harapan dengan baik, Insya Allah dengan komunikasi yang baik akan bisa menghasilkan jawaban yang baik,” pesan Amalia.
‎
‎Aksi para Kades tersebut sebagai bentuk kekesalan dan puncak dari keresahan desa-desa di seluruh nusantara, dan menganggap banyak kegiatan penting yang sudah masuk RAPBDes akhirnya terancam batal karena Dana Desa tahap II (non-earmark) tidak ditransfer.
‎
‎Selama ini banyak Kades berpandangan, pemotongan anggaran Dana Desa terkait skema Koperasi Merah Putih. Selain itu menganggap tidak semua desa layak atau mampu menjalankan koperasi tersebut.
‎
‎Dalam aksi damai tersebut, dari desa yang tersebar di 37 provinsi, akan bergerak dengan satu suara yang sama yaitu meminta Presiden Prabowo segera mencabut regulasi yang dianggap merugikan pelaksanaan pemerintahan desa. (Gunawan).