Tanah Datar, LENSANUSANTARA.CO.ID — Pasca bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari pembukaan akses jalan, pendirian posko pengungsian, penyaluran bantuan, hingga normalisasi sungai dan jalan yang terdampak bencana.
Memasuki perpanjangan masa tanggap darurat hingga 17 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar saat ini tengah mempersiapkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang masih mengungsi.
“Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengungsi, kita telah berkoordinasi dengan wali nagari serta Pemerintah Pusat yang akan membangun Huntara di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, dan X Koto,” ujar Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly, anggota DPRD Yonnarlis, serta Ketua TP PKK, saat meninjau Posko Bencana di Batu Taba, Sabtu (13/12/2025).
Bupati Eka Putra menjelaskan, Pemerintah Daerah telah mengirimkan data kebutuhan Huntara kepada Pemerintah Pusat. Nantinya, pembangunan Huntara tersebut akan dilaksanakan oleh TNI di lokasi yang diusulkan dan telah disetujui.
“Kita mengusulkan Huntara untuk 552 kepala keluarga, yang tersebar di Kecamatan Batipuh sebanyak 89 KK, Batipuh Selatan 379 KK, dan X Koto 84 KK. Insya Allah, TNI akan bekerja selama 9 hari untuk membangun Huntara tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga memikirkan keberlanjutan perekonomian masyarakat terdampak bencana. Untuk itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat terus dilakukan.
“Sektor ekonomi yang terdampak cukup besar, di antaranya lahan pertanian seluas 389 hektare dan ladang 91 hektare. Kita akan berkoordinasi terkait langkah normalisasi lahan agar masyarakat bisa kembali bekerja mengolah lahannya.
Presiden juga telah menyampaikan akan menurunkan dana sebesar Rp4 miliar untuk kabupaten dan kota terdampak, salah satunya untuk kebutuhan tersebut, namun kita masih menunggu ketentuan dan aturannya,” jelasnya.
Bupati Eka Putra juga kembali mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran dan sempadan sungai agar bersedia direlokasi ke tempat yang lebih aman.
“Tahun lalu kita sudah menyediakan Hunian Tetap bagi masyarakat yang mau direlokasi di Kecamatan Rambatan. Di sana masih memungkinkan untuk dibangun beberapa unit lagi. Kita akan mengupayakan dukungan Pemerintah Pusat, karena untuk satu unit rumah dianggarkan sebesar Rp60 juta,” ungkapnya.
Di akhir penyampaiannya, Bupati Eka Putra mengucapkan terima kasih atas dukungan Presiden, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, daerah tetangga, para perantau, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan. Ia juga mengapresiasi kerja keras para relawan, pemerintah nagari, kecamatan, OPD, TNI, Polri, dan semua unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.
“Dengan kebersamaan ini, kita optimis Tanah Datar akan bangkit,” pungkasnya.(Rels/Suherman)
