Tanah Datar, LENSANUSANTARA.CO.ID — Pasca banjir bandang (galodo) yang melanda Kabupaten Tanah Datar pada akhir November 2025 lalu, hingga Januari 2026 intensitas curah hujan masih terbilang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluber ke badan jalan di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan kondisi tersebut kepada Komandan Kodim (Dandim) 0307 Tanah Datar dan laporan itu telah diteruskan hingga ke Korem. Oleh karena itu, ia memohon dukungan Panglima Daerah Militer (Pangdam) agar dapat membantu pembangunan jembatan aramco sebagai solusi darurat di wilayah terdampak.
“Kami sudah melaporkan ke Pak Dandim 0307 Tanah Datar dan juga sudah diteruskan ke Korem. Kami mohon ke Pangdam agar bisa membantu membangun jembatan aramco di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo,” ujar Bupati Eka Putra.
Permohonan tersebut disampaikan Bupati Eka Putra dalam rapat sekaligus Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Gubernur Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar secara virtual di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, Senin (5/1/2026) malam.
Dalam kesempatan itu, Bupati Eka Putra juga melaporkan dampak bencana terhadap sektor pertanian. Tercatat sekitar 500 hektare lahan sawah warga terdampak banjir bandang.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengajukan permohonan rehabilitasi lahan ke Kementerian Pertanian RI dan berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut mengawal agar proses tersebut dapat segera terealisasi.
Selain itu, Bupati menyampaikan rencana pembangunan sabodam di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2026 ini, direncanakan sebanyak empat unit sabodam akan segera dibangun sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana jangka panjang.
Bupati Eka Putra juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pemulihan pasca bencana, khususnya selama masa tanggap darurat.
Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor sangat membantu percepatan recovery di daerah terdampak.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa seluruh data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), mulai dari lahan pertanian, jalan, jembatan hingga kondisi ekonomi masyarakat, telah tercantum secara menyeluruh. Ia meminta para bupati dan wali kota memastikan tidak ada satu pun data terdampak yang terlewat.
Gubernur Mahyeldi juga mengapresiasi langkah Bupati Tanah Datar yang aktif berkomunikasi langsung dengan kementerian terkait. Ia berharap kepala daerah lainnya juga melakukan hal serupa dengan menyertakan data yang lebih komprehensif agar penanganan dampak bencana dapat berlangsung lebih cepat.
Terkait infrastruktur jembatan dan penanganan sungai, Gubernur berharap Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dapat lebih masif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terdampak.
“Mana sungai-sungai yang belum tertangani harus segera diatasi. Sesuai laporan Kepala Balai, ada sekitar 50 sungai yang akan disuplai alat berat, dan dipastikan alat-alat tersebut benar-benar berada di lokasi, baik dari provinsi, kabupaten/kota, maupun dukungan dari Balai,” tegasnya.
Gubernur Mahyeldi juga menekankan bahwa pembangunan cekdam atau sabodam memerlukan kajian yang mendalam dengan standar teknis yang tinggi, sehingga benar-benar efektif dalam menahan material banjir bandang dan mencegah bencana yang lebih luas di masa mendatang.
FGD tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Asisten Setda Tanah Datar, para Kepala OPD, Dandim 0307 Tanah Datar Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi, S.I.P., M.Han, perwakilan Polres Tanah Datar, Polres Padang Panjang, Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Pengadilan Negeri Tanah Datar, serta tamu undangan lainnya.(Rels/Suherman)
