JEMBER, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Jember secara resmi melaunching Gerakan 1.200 Tenaga Kesehatan dalam rangka Program Jember Cinta Kesehatan Ibu dan Anak, Senin (26/1/2026).
Program ini menjadi langkah serius Pemkab Jember dalam menekan angka stunting serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang selama ini masih tinggi.
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa angka stunting di Kabupaten Jember selalu berada di posisi teratas. Bahkan, AKI dan AKB Jember juga tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
“Berdasarkan data 10 tahun terakhir, stunting di Jember ini tidak pernah bergerak, kalau tidak nomor satu ya nomor dua. Ini saya anggap sudah seperti bencana atau krisis. Kalau dibiarkan, ini akan mengancam generasi penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Jember,” tegas Fawait.
Menurutnya, selama ini penanganan stunting, AKI, dan AKB masih berjalan sendiri-sendiri. Mulai dari kecamatan, Dinas Kesehatan, hingga rumah sakit belum terintegrasi secara menyeluruh. Melalui gerakan ini, seluruh elemen disatukan dalam satu sistem kerja yang terkoordinasi.
“Hari ini kita jadikan satu. Tidak boleh lagi jalan sendiri-sendiri. Pengawas sekolah akan terlibat, kepala sekolah ikut mendata, tenaga kesehatan di garis depan, dan semua menjadi bagian dari satgas pencegahan stunting serta AKI dan AKB,” ujarnya.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu optimistis, dengan kerja bersama lintas sektor, penurunan angka stunting, AKI, dan AKB bisa terlihat signifikan mulai tahun 2026. Bahkan dalam lima tahun ke depan, Pemkab Jember menargetkan angka stunting menjadi salah satu yang terendah di Jawa Timur.
“Strategi utama yang diusung adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Stunting, AKI, dan AKB. Satgas ini tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan (nakes) dan penyuluh KB, tetapi juga melibatkan TNI, Polri, Jajaran kecamatan dan Desa dalam gerakan ini. Saya yakin kalau dikerjakan bersama-sama, gerakan ini akan efektif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fawait menjelaskan bahwa program ini tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan, tetapi juga pengawas sekolah dan kepala sekolah untuk mendata anak-anak yang mengalami stunting, ibu dengan risiko AKI dan AKB, serta kelahiran berisiko tinggi.
“Nantinya disupport oleh seluruh elemen di desa dan kecamatan. Evaluasi akan kita lakukan setiap tiga bulan. Salah satu indikator keberhasilan OPD, camat, dan kepala puskesmas adalah penurunan angka stunting, AKI, dan AKB,” pungkasnya.
