Trenggalek, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin hadiri kegiatan sarasehan nasional terkait dengan obligasi daerah yang digelar oleh MPR RI dengan tujuan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.
Berkurangnya dana transfer pusat ke daerah tentunya sangat mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Padahal setiap daerah tidak mempunyai kemampuan fiskal yang sama untuk menutupi kebutuhan anggaran pembangunan di daerahnya. Melalui kegiatan bertajuk sarasehan, MPR RI mencoba mendorong obligasi daerah sebagai salah satu solusi terhadap hal ini.
Bertempat di Hall Hotel Wyndam Surabaya, Kamis (5/2/2026), Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng myampaikan, pemerintah pusat tengah mendorong percepatan kemandirian daerah, salah satunya melalui kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Dijelaskan olehnya “arahan Presiden Prabowo Subianto, daerah mengalami shock soal pemotongan TKD. Tapi dengan itu kita mulai belajar. Kita sudah sepakat sejak 1998 bahwa otonomi artinya urus diri masing-masing. Namun 25 tahun berjalan, ketergantungan kepada pusat masih kuat sekali,” ujar Mekeng.
Ini disampaikan Mekeng saat memberikan sambutan dalam diskusi bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” dalam rangkaian Sarasehan Nasional di Surabaya.
Peia ini menilai sudah saatnya daerah menyiapkan alternatif pembiayaan agar pembangunan tidak sepenuhnya bertumpu pada pemerintah pusat. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah.
Ia mencontohkan besarnya potensi dana jangka panjang yang bisa masuk jika instrumen obligasi daerah memiliki payung hukum yang kuat.
Sementara itu Sekda Trenggalek, Edy Soeprianto usai mengikuti kegiatan ini menuturkan , “hari ini kami bersama Pak Bupati, Ketua DPRD dan bersama Kepala Baperida mengikuti sarasehan terkait obligasi daerah. Tentunya ini salah satu alternatif Finance, atau kreatifitas untuk pembiayaan.
Bagaimana kita bisa mencari sumber pendapatan daerah, salah satunya melalui obligasi daerah ini. Ini kita ikuti kemungkinannya untuk bisa dilaksanakan obligasi daerah,” katanya.
Mengenai kemungkinan dilakukan di Trenggalek sebagai solusi kurangnya kemampuan keuangan daerah, sekda penghobi bola itu menambahkan, “sebenarnya obligasi daerah juga memungkinkan, tetapi memang perlu ada perubahan maindset dari kami. Utamanya penyelenggara negara di daerah terkait dengan bagaimana kinerja kita.
Kalau masyarakat, publik percaya dengan kinerja kita, mungkin publik juga akan tidak banyak pertimbangan untuk bisa mengikuti obligasi daerah ini. Mungkin nanti kita lihat perkembangannya,” tandas Sekda Trenggalek.
Selain Bupati Trenggalek dalam sarasehan nasional ini, turut hadir Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, Sekda Trenggalek, Edy Soepriyanto dan Kepala Baperida Trenggalek, Ratna Sulistyowati. (Putri)
