Tanah Datar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Jalur Padangpanjang menuju Bukittinggi yang dikenal memiliki turunan dan tanjakan panjang kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Ruas jalan tersebut dinilai rawan kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan kendaraan berat, sehingga membutuhkan solusi dan penanganan khusus.
Wakil Menteri BUMN yang juga menjabat Kepala BP BUMN dan COO Danantara, Dony Oskaria, bersama anggota DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Tanah Datar Eka Putra dan sejumlah pejabat lainnya, Kamis (19/2/2026), turun langsung meninjau lokasi di Panyalaian, Kecamatan X Koto, tepatnya di depan Ponpes Al Ikhlas.
Bupati Eka Putra mengungkapkan bahwa jalur tersebut memang kerap terjadi kecelakaan lalu lintas, terutama kendaraan besar dan berat.
“Karena itulah, kami berharap kepada pemerintah provinsi maupun pusat untuk mencarikan solusi. Alhamdulillah, Wamen, anggota DPR RI, dan gubernur merespons serta langsung turun ke lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Andre Rosiade menyampaikan bahwa sesuai aspirasi pemerintah daerah, direncanakan pembangunan rest area sekaligus jalur penyelamatan darurat bagi kendaraan yang mengalami rem blong (emergency safety area).
“Di lokasi ini akan dibangun tempat pemberhentian kendaraan atau jalur penyelamatan darurat ketika terjadi rem blong. Karena lokasi ini juga terkait jalur kereta api yang menjadi kewenangan KAI di bawah BUMN, maka kita mengundang Pak Wamen untuk melihat langsung,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Dony Oskaria menyatakan dukungannya dan memastikan rencana tersebut akan dikaji oleh tim teknis.
“Di sinilah peran pemerintah. Kita akan tindak lanjuti apa yang dibutuhkan demi keamanan dan kenyamanan, terutama bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar,” katanya.
Usai peninjauan jalur, rombongan melanjutkan kunjungan ke Hunian Sementara (Huntara) di Nagari Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan. Dalam kesempatan itu, Dony Oskaria menegaskan kehadiran BUMN merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat terdampak bencana.
“Ke depan, kita akan melanjutkan pembangunan di beberapa lokasi. Langkah ini menunjukkan keberpihakan BUMN kepada masyarakat yang terkena musibah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa BUMN harus hadir di tengah masyarakat, terutama dalam kondisi darurat.
“BUMN itu milik rakyat Indonesia. Karena itu, BUMN harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, khususnya saat terjadi bencana seperti di sini,” tegasnya.
Menurutnya, berbagai kebutuhan pembangunan huntara hingga dukungan logistik disediakan melalui kolaborasi BUMN, mulai dari penyediaan material, alat berat, hingga dukungan operasional lainnya.
Diketahui, di Malalo telah dibangun sebanyak 28 unit huntara oleh Danantara Indonesia, dan saat ini hampir seluruh unit telah dihuni masyarakat terdampak bencana yang terjadi beberapa waktu lalu.(Rels/Suherman)
