Sawahlunto, LENSANUSANTARA.CO.ID — MTsN 2 Kota Sawahlunto kembali ditetapkan sebagai Madrasah Pilot Project Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2026. Penetapan tersebut menjadi bentuk komitmen nyata dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan madrasah.6/4/26.
Penetapan ini dilakukan bersama 43 madrasah lainnya se-Sumatera Barat, yang terdiri dari jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pengumuman disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat, H. Mustafa, MA, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenag Sumbar pada 6 April 2026.
Tahun 2026 menjadi tahun kedua bagi MTsN 2 Kota Sawahlunto sebagai madrasah pilot project PMPZI menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pada tahun sebelumnya, 2025, madrasah ini telah berhasil melewati penilaian hingga tahap kedua oleh Tim Penilai Independen (TPI) pusat.
Kepala MTsN 2 Kota Sawahlunto, Tatis Arni, S.Ag., M.Pd, menegaskan bahwa keseriusan dalam pelaksanaan PMPZI menjadi prioritas utama madrasah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
“Pembangunan Zona Integritas menuju WBK merupakan upaya bersama yang harus didukung seluruh stakeholder madrasah. Kami optimis target ini dapat tercapai melalui kerja keras dan kolaborasi tim,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan PMPZI, terdapat enam area pengungkit yang menjadi fokus penilaian, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penilaian dilakukan melalui sistem berbasis web pada aplikasi PMPZI Kementerian Agama, dengan melampirkan berbagai bukti fisik atau evidence yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai bagian dari penilaian mandiri.
Dengan komitmen yang kuat serta dukungan seluruh unsur madrasah, MTsN 2 Kota Sawahlunto menargetkan dapat meraih predikat WBK pada tahun ini sebagai wujud nyata reformasi birokrasi di lingkungan pendidikan.(Suherman)
