Bulukumba, LENSANUSANTARA.CO.ID – Lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik strategis di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rabu, 25 Juni 2025. Salah satu titik utama aksi berlangsung di depan gedung DPRD Bulukumba. Dalam aksinya, para peserta menyuarakan sejumlah tuntutan penting terkait dugaan kerugian negara dan persoalan lingkungan.
Agus Salim selaku penanggung jawab aksi menyampaikan keprihatinannya atas kondisi Kabupaten Bulukumba saat ini. Ia meminta DPRD Bulukumba, khususnya Komisi I dan II, tetap melanjutkan penanganan laporan yang sebelumnya telah disampaikan. “Kami meminta anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, khususnya Komisi I dan III, tetap melanjutkan apa yang kami laporkan. Hingga hari ini tetap kami monitoring,” ujar Agus Salim.
Ia juga menyinggung proyek penataan Pantai Merpati tahap III yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara. “Meminta anggota DPRD segera laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) terkait kerugian negara pada pekerjaan penataan Pantai Merpati tahap III yang anggarannya senilai hampir 14 miliar yang disetujui anggarannya oleh DPRD Bulukumba,” tegasnya.
Selain itu, Agus Salim mendesak DPRD agar turut mendorong penertiban aktivitas pertambangan ilegal. “Segera desak pihak terkait untuk tertibkan para perusak lingkungan yang ada di Kabupaten Bulukumba, khususnya tambang-tambang galian C yang beroperasi di Kabupaten Bulukumba,” tambahnya.
Menanggapi aksi tersebut, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bulukumba menemui para demonstran. Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syahruni Haris dari Fraksi Gerindra, memimpin langsung pertemuan tersebut. Ia didampingi oleh anggota dewan lainnya, yaitu H. Bahtiar (Golkar), Muh. Arief HS (Gerindra), Ismail Papo (Golkar), dan Jusman (Golkar).
“Saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan dari Lembaga PATI. Ini menjadi bagian dari kontrol publik yang sangat penting terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bulukumba,” ujar Syahruni Haris.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti isu-isu yang diangkat dalam aksi tersebut. “Kami tidak akan tinggal diam, khususnya terkait pembangunan di Pantai Merpati dan keberadaan tambang-tambang ilegal. Kami akan tindak lanjuti secara serius bersama dinas terkait dan penegak hukum,” ungkapnya.
Aksi berlangsung tertib dan damai, dikawal aparat keamanan. Lembaga PATI menyatakan akan terus memantau dan mengawal perkembangan tindak lanjut dari tuntutan yang telah mereka sampaikan, sembari berharap ada langkah konkret dari DPRD dan instansi terkait untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut.
