Tapanuli Tengah, LENSANUSANTARA.CO.ID –
Desakan audit menyeluruh terhadap Dana Desa (DD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tumba, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, terus bergulir. Warga menilai pengelolaan anggaran tahun 2023 dan 2024 sarat kejanggalan dan tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Desa (Musdes).
Keluhan itu disampaikan warga kepada Lensa Nusantara beberapa hari yang lalu, pada 21 Juli 2025, sekitar pukul 12.27 WIB. Mereka menyesalkan sikap Kepala Desa Tumba, Latifah Hasugian, yang dianggap tidak transparan dan tertutup terhadap penggunaan anggaran desa.
“Kami mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran karena ada program yang belum terealisasi, tapi tidak ada informasi terbuka dari pemerintah desa. Tidak pernah ada papan informasi realisasi anggaran yang dipasang,” ujar seorang warga berinisial ABW.
Dugaan penyalahgunaan dana semakin kuat karena sejumlah proyek fisik yang direncanakan dalam APBDes tahun sebelumnya hingga kini belum terlihat hasilnya. Di sisi lain, laporan pertanggungjawaban pun tidak pernah dipublikasikan secara terbuka.
Selain itu, beberapa warga lainnya, termasuk inisial MJS, mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial pemerintah desa, seperti PKH dan BLT, padahal merasa layak sebagai penerima.
“Saya pernah mempertanyakan hal ini ke Pemerintah Desa Tumba, tapi mereka tidak menanggapi sama sekali,” ungkap MJS dengan nada kecewa.
Warga lainnya, OH. Barasa, juga menyampaikan keluhan yang sama kepada Lensa Nusantara, dengan harapan agar Pemerintah Desa bersikap adil dan tidak melakukan praktik pilih kasih.
Kondisi ini membuat warga mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk segera bertindak.
“Kami minta Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Masinton Pasaribu, MH., agar turun tangan dan menindak tegas Kepala Desa Tumba. Jika terbukti menyimpang, proses hukum harus dijalankan. Jangan sampai dana rakyat disalahgunakan,” tegas salah satu warga.
Warga juga menyatakan siap mengirim surat resmi kepada Inspektorat Daerah, DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, dan instansi terkait lainnya sebagai bentuk tindak lanjut jika tuntutan mereka tidak digubris.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Tumba, termasuk Kepala Desa Latifah Hasugian, belum memberikan klarifikasi maupun pernyataan resmi atas seluruh tuntutan dan keluhan warga.
Masyarakat berharap suara mereka menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa yang bersumber dari uang negara,
MrL | Lensa Nusantara
